//
you're reading...
Management's File

Rencana kerja 2009

Program pengurangan dampak buruk penggunaan napza suntik (harm reduction) akan memasuki periode hibah baru berjangka Januari-Desember 2009. Dalam 4 tahun implementasi program oleh mitra LSM terdapat kendala dalam proses kuantifikasi data cakupan, penentuan indikator kerja lembaga yang sesuai, dan koherensi struktur program yang menyulitkan evaluasi rutin. Variasi performa tiap mitra LSM telah terreduksi menjadi variabel yang terjelaskan dari karakteristik kerja tiap mitra yang tidak mempunyai tolok ukur baku dalam program secara keseluruhan. Kerangka kerja dan indikator kerja akan memfasilitasi keterkaitan antara dampak dan objektif program dengan strukturi kerja dan indikator harian semua mitra LSM. Akhirnya variasi program dapat diminimalisir dan penerapan metodologi program yang seragam dapat dilakukan di tiap kota/kabupaten dan pada semua mitra LSM.

Dalam tahap ini diperlukan (1) Pemahamam mengenai prinsip logical framework analysis (LFA) dan pengantar kuantifikasi indikator; (2) Penentuan (ulang) objektif program mitra LSM; dan (3) Pengumpulan permasalahan layanan kesehatan bagi pengguna napza suntik (penasun). Penyusunannya akan dilakukan melalui workshop pada medio November 2008 menggunakan kajian objektif program dan analisa permasalahan sebagai acuan. Pengantar teoretis indikator kerja dan kerangka program kerja ini akan membentuk kerangka konseptual program kerja sebagai persiapenyusunannya dalam workshop medio November 2008.

Pelaksanaan program Harm Reduction PKBI Jawa Barat akan berakhir pada Desember 2008, perubahan – perubahan akan dilakukan guna mengefektifkan capaian dan dampak yang dapat dirasakan secara langsung oleh penerima manfaat, dalam hal ini masyarakat dan kelompok risiko tinggi korban “pengguna narkoba suntik”. Mengacu pada indikator kerja tahun 2009, kerjasama dengan penyedia dan layanan kesehatan menjadi lebih terfokus yang diperkuat dengan melibatkan warga masyarakat dan korban pengguna narkoba secara masif, salah satunya dengan melakukan pembentukan Pos informasi warga melalui peran – peran yang dapat dilakukannya.

Intensitas pertemuan menjadi titik awal guna menilaisecara kualitatif proses – proses pelibatannya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS. Yang dapat menjadi entry point dalam kegiatan ini adalah dengan terbangunnya kesadaran dan kepedulian yang di implementasikan melalui penyuluhan, ajakan, pencatatan, dan kegiatan lainnya. metode ini akan dilaksanakan hingga menjelang berakhirnya tahun 2012.

Berikut indikator dan terminologi yang akan digunakan dalam kegiatan program 2009;

1. Domisili = Tempat/wilayah di mana penasun bertempat tinggal sehari-harinya.

2. Klien lama = Mereka yang pernah dijangkau sebelumnya DAN pernah menerima kartu penerima layanan dari LSM yang bersangkutan DAN mitra LSM tersebut telah memiliki Lembar Informasi Pribadi Penasun untuk penasun yang bersangkutan dengan informasi terisi pada kolom (1) nama dan/atau (2) panggilan; (3) alamat tempat tinggal/daerah domisili atau tempat tongkrongran; (4) napza yang disalahgunakan, nomor kontak bila ada; (5) keterangan pernah atau tidak pernah terlibat aktivitas di LSM atau kelompok dukungan, dan, bila pernah; (6) nama LSM atau kelompok dukungannya.

3. Klien Lama yang Ditemui Lagi = Klien lama yang ditemui petugas lapangan yang terhadapnya si petugas lapangan melakukan setidaknya satu hal di bawah ini:

§ Pemberian informasi

§ Pemberian materi HR (baik dalam paket maupun satuan jarum suntik steril beserta swab alcohol atau kondom)

§ Penilaian pengurangan risiko

ATAU si penasun tersebut:

§ Hadir dalam pertemuan penasun-penggerak

§ Hadir dalam kegiatan pendidik sebaya

4. JSS = Jarum Suntik Steril

5. LJSS = Layanan Jarum Suntik Steril

6. Masyarakat = Merujuk pada kelompok-kelompok warga yang berupa organisasi kemasyarakatan, organisasi kepedulian, organisasi komunitas, organisasi administratif pendukung langsung fungsi pemerintah seperti PKK atau Karang Taruna, atau komunitas adat, atau komunitas agama, atau komunitas kedaerahan, atau komunitas hunian setara dengan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa, Kelurahan, atau Kecamatan (lingkup tidak melebihi kecamatan) yang tidak berafiliasi secara khusus dengan penasun atau isu penggunaan napza suntik.

7. Materi Harm Reduction (Materi HR) = Kategori sarana pencegahan untuk klien penasun yang mengacu pada tiap jenis sarana pencegahan yang diberikan kepada penasun seperti jarum suntik steril atau swab atau kondom.

8. Materi KIE = Media cetak non-masal (bukan Koran, surat kabar, majalah) yang berisi informasi terkait HIV-AIDS seperti cara menulakannya dan/atau layanan pengobatan dan/atau pencegahan yang tersedia, bagaimana mendapatkannya dan/atau informasi lainnya yang relevan. Biasanya ditujukan kepada satu target audiens tertentu, seperti untuk kalangan penasun, kalangan umum (warga), remaja, dll. Pemberian materi KIE yang tidak disertai interaksi langsung petugas lapangan atau koordinator lapangan atau manajer program dengan individu penasun/orang awam tidak dapat dikategorikan sebagai pemberian informasi.

9. MMT = Methadone Maintenance Treatment atau Terapi Rumatan Metadon yaitu pengobatan ketergantungan opiat untuk kurun waktu satu tahun atau lebih (jangka panjang) menggunakan opiat sintetis metadon dalam sediaan cair.

10. NSP = Needle Syringe Program, nama lain dari LJSS (Layanan Jarum Suntik Steril)

11. Orang Awam = Warga masyarakat bukan penasun yang belum terpapar informasi HIV-AIDS sampai ke tahap pemahaman terhadap cara penularan dan pencegahannya.

12. Paket Materi Harm Reduction (Materi HR) = Paket pencegahan standar untuk pengguna napza suntik yang terdiri dari jarum suntik steril, swab alcohol, kondom, dan satu lembar materi KIE dalam amplop berlogo Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat, atau Komisi Penanggulangan AIDS Prov. Jawa Barat, atau cap Puskesmas yang mengeluarkan paket tersebut. Dalam berbagai kesempatan Paket Materi HR ini hanya berisi jarum suntik steril yang didampingi swab alkohol (standar minimal).

13. Pasangan Penasun = Orang berjenis kelamin sama atau berbeda dengan penasun yang bersangkutan, yang mungkin saja juga menggunakan napza suntik, yang menjadi partner keseharian penasun yang bersangkutan (pacar, suami, atau istri). Hubungan orang ini dengan si penasun yang bersangkutan bersifat emosional-romansa yang kerap kali juga melibatkan aktifitas seksual, tanpa memandang apakah aspek seksual atau aspek emosional-romansa dari hubungan tersebut yang diutamakan oleh kedua belah pihak. Seseorang dikategorikan sebagai pasangan penasun bila dia terlibat dalam hubungan ini dengan penasun yang bersangkutan untuk setidaknya 3 bulan.

14. Penasun = Pengguna Napza Suntik yang mencakup artian injecting drug users dan intravenous drug users.

15. Penasun Baru = Pengguna napza suntik yang sebelumnya tidak terjangkau oleh satu mitra LSM, dan pada bulan ini ditemui untuk yang pertama kali oleh petugas lapangan; di mana terhadap si penasun itu dilakukan setidaknya satu hal di bawah ini:

§ Pemberian informasi

§ Pemberian Materi HR (baik dalam paket maupun dalam satuan jarum suntik steril beserta swab alkohol dan/atau kondom))

DAN dilakukan:

§ Pengisian pertama kali Lembar Informasi Pribadi Penasun untuk penasun yang bersangkutan pada kolom (a) Nama dan/atau (b) Panggilan; (c) Alamat tempat tinggal/daerah domisili atau tempat tongkrongran; (d) Napza yang disuntikkan, nomor kontak bila ada; (e) Keterangan pernah atau tidak pernah terlibat aktivitas di LSM atau kelompok dukungan, dan, bila pernah; (f) Nama LSM atau kelompok dukungannya; (g) Demografi (pendidikan, pekerjaan, status nikah, dll).

§ Pemberian kartu penerima layanan LSM yang bersangkutan, bisa pada pertemuan selanjutnya.

16. Pengidentifikasian = Penemuan kasus pemakaian napza suntik

17. Pemetaan = (a) Aktifitas pengidentifikasian atau identifikasi ulang temuan kasus pemakaian napza suntik pada suatu lingkup geografis seperti kecamatan, kelurahan, kota, kabupaten, atau RT/RW. Dinyatakan dalam satuan “orang”. (b) Penyusunan temuan kasus pemakaian napza suntik yang tersebar di berbagai wilayah ke dalam wilayah-wilayah konsentrasi geografis.

18. Pemberian informasi = Penyampaian informasi, pengetahuan, dan/atau pemahaman mengenai (a) Risiko tertular HIV pada dirinya dan menularkan HIV pada orang lain; ATAU (b) Informasi, pengetahuan, dan/atau pemahaman secara luas (umum) mengenai HIV-AIDS yang mencakup infeksi oportunistik, pengobatan HIV-AIDS dan infeksi oportunistik; ATAU (c) Informasi, pengetahuan, dan/atau pemahaman mengenai akses layanan dan metode pencegahan HIV-AIDS dan/atau akses layanan dan tata cara umum pengobatan terkait HIV-AIDS; ATAU (d) Informasi, pengetahuan, dan/atau pemahaman mengenai tes HIV sukarela, aksesnya, dan pentingnya mengetahui status HIV; (e) Informasi, pengetahuan, dan/atau pemahaman mengenai kepatuhan dalam pengobatan dan pencegahan. Tingkatan umum pada pemberian informasi pengobatan menitikberatkan pada aspek SELAIN dosis obat, penentuan rejimen pengobatan dan jangka waktunya, diagnosa, penentuan tes laboratorium yang tepat bagi klien dan interpretasi hasil laboratorium, dan penentuan layanan kesehatan (lanjutan) bagi klien.

Pemberian informasi dapat dilakukan dalam lingkup: (a) Pribadi atau personal di mana petugas lapangan, koordinator lapangan atau manajer program berhadapan empat mata dengan individu penasun/orang awam dengan muatan informasi HIV yang bertujuan merubah perilaku audiens; (b) Kelompok-IDU di mana petugas lapangan, koordinator lapangan, atau manajer program berhadapan dengan lebih dari satu individu penasun dengan atau tanpa individu orang awam dalam satu kesempatan dengan muatan informasi HIV yang bertujuan merubah perilaku audiens. Contoh: pertemuan penasun, pertemuan pasangan dan penasun, pertemuan warga-penasun (c) Kelompok-Umum di mana petugas lapangan, koordinator lapangan, atau manajer program berhadapan dengan lebih dari satu individu orang awam dengan atau tanpa individu penasun dalam satu kesempatan dengan muatan informasi HIV yang tidak spesifik bertujuan merubah perilaku audiens. Contoh: penyuluhan, pertemuan warga. Pemberian materi KIE yang tidak disertai interaksi langsung petugas lapangan atau koordinator lapangan atau manajer program dengan individu penasun/orang awam tidak dapat dikategorikan sebagai pemberian informasi.

19. Pemeriksaan Kesehatan di/ke Puskesmas = Termasuk tes laboratorium (darah, urin) BUKAN untuk diagnose infeksi HIV, rontgen, pemeriksaan fisik dan penegakan diagnosa, pemberian resep obat dan obat, rawat inap, dan pemberian rujukan untuk layanan di institusi lain di luar Puskesmas oleh petugas medis Puskesmas. Layanan pre-tes konseling, tes HIV, dan pos-tes konseling tidak termasuk dalam kategori ini.

20. Penggerak = Nama lain dari pendidik sebaya (peer educator) yang mempunyai keahlian: (a) penguasaan informasi dasar HIV-AIDS dan akses layanan pencegahan dan pengobatannya ; dan (b) penguasaan pemberian informasi HIV-AIDS terutama kepada sebayanya, DAN mempunyai kemauan/kesediaan untuk melakukan pemberian informasi ini dengan asas sukarela. Penguasaan informasi dan metode pemberian informasi harus dapat dibuktikan melalui (a) Uji pengetahuan Pendidik Sebaya tertulis; (b) Uji keahlian penyampaian informasi melalui praktek lapangan atau simulasi presentasi yang diamati dan dievaluasi oleh Petugas Lapangan atau Koordinator Lapangan.

21. Pengorganisasian = Serangkaian atau satu kegiatan mobilisasi, penggalangan, pengelompokan, dan pengerahan sumber daya yang dapat berupa pikiran dan/atau waktu dan/atau tenaga dan/atau yang bersifat finansial dari satu kelompok masyarakat yang dapat ditentukan dari lingkup geografis (kecamatan, kelurahan) atau dari kesamaan visi dan tujuan terhadap penanggulangan HIV untuk tujuan mencukupi setidaknya salah satu dari berbagai kebutuhan penanggulangan HIV kelompok itu secara swadaya dan swasembada. Contoh hasil akhir dari pengorganisasian: penggalangan dana mandiri tingkat RW yang digunakan untuk membiayai pmeriksaan CD4 salah satu warganya, pengumpulan jarum bekas pakai oleh warga setempat, inisiatif sekelompok penasun untuk memberikan penyuluhan HIV di lingkungan tempat tinggalnya.

22. Penjangkauan = Serangkaian aktifitas yang meliputi pengidentifikasian, pemetaan (a), pemberian informasi, dan pengorganisasian yang dilakukan oleh petugas lapangan atau koordinator lapangan atau manajer program.

23. Pertemuan = Satu aktifitas program mitra LSM yang pesertanya dapat berasal dari kelompok homogen (hanya penasun, hanya warga) atau dari kelompok heterogen (penasun dan warga) untuk tujuan pemberian informasi dan/atau pengorganisasian.

24. Perubahan Perilaku = Perubahan atau peningkatan kualitas dan/atau kuantitas pola tindakan, aksi, kebiasaan, rutinitas seseorang yang mengarah ke (a) Pengurangan atau peniadaan risiko tertular dan/atau menularkan HIV; (b) Perbaikan dalam menjalani pengobatan ditinjau dari kepatuhan menjalani pengobatan; (c) Terbentuknya kemauan dan kesediaan atau peningkatannya dari seseorang untuk memulai pengobatan terkait HIV dan/atau pencegahan terkait HIV dan/atau tes kesehatan dengan tujuan memperbaiki taraf kesehatannya; (d) Terbentuknya kemauan dan kesediaan atau peningkatannya dari seseorang untuk mengakses sendiri berbagai layanan tes kesehatan dan/atau pengobatan dan/atau pencegahan yang tersedia.

25. Petugas Lapangan = Nama lain dari petugas penjangkau, outreach worker, petugas outreach, atau staf lapangan yang mencerminkan fungsi pelaksanaan aktifitas penjangkauan terhadap pengguna napza suntik dalam satu organisasi.

26. Petugas Pendamping = Petugas Lapangan atau Koordinator Lapangan yang mendampingi pasien dalam pemberian layanan baik layanan yang diberikan oleh Mitra LSM maupun layanan yang diberikan oleh institusi lain.

27. PTRM = Program Terapi Rumatan Metadon

28. Rujukan = Mekanisme menunjukkan dan/atau mengantar klien penasun ke layanan yang dibutuhkan di institusi lain yang tidak tersedia pada mitra LSM. Mekanisme rujukan selalu disertai dengan sebuah “surat pengantar” yang mencantumkan identitas klien penasun, identitas mitra LSM yang melakukan rujukan, dan layanan yang dibutuhkan di institusi yang dituju YANG DISERAHKAN OLEH SI PENASUN YANG MENJADI CALON PASIEN kepada petugas pada institusi layanan yang dituju. Pada berbagai kesempatan, informasi riwayat penggunaan napza klien penasun dapat disertakan bilamana relevan dan dibutuhkan oleh institusi yang dituju dengan sepengetahuan klien penasun tersebut.

29. Tes HIV = Tes laboratorium untuk mengetahui adanya antibodi HIV dalam darah seseorang. Antibodi HIV dihasilkan oleh seseorang yang telah terinfeksi HIV.

30. Tongkrongan = Tempat/wilayah di mana penasun meluangkan waktu kesehariannya secara berarti untuk aktifitas interaksi sosial dengan sebayanya, atau dengan orang lain yang bukan sebaya, atau untuk aktifitas kerja.

31. VCT Komprehensif/ VCT Lengkap = Voluntary Counseling and Testing atau Konseling dan Tes HIV Sukarela, yaitu serangkaian kegiatan yang terdiri dari (a) pre-tes konseling, (b) tes HIV, dan (c) pasca-tes konseling. Pada prinsipnya, seseorang dapat saja menjalani pre-tes konseling di satu tempat, misalnya di LSM yang memiliki konselor, melakukan tes HIV di laboratorium swasta di tempat lain, dan kembali lagi ke LSM tersebut untuk menjalani pasca-tes konseling dan mengetahui hasil tes HIV. Arti VCT komprehensif di sini mengacu pada terpenuhinya ketiga proses VCT tersebut dengan lengkap. Sebuah institusi dikatakan memiliki layanan VCT komprehensif bila institusi tersebut menyediakan keseluruhan dari pre-tes konseling, tes HIV, dan pasca-tes konseling tanpa harus merujuk orang tersebut ke institusi lain untuk salah satu dari ketiga proses VCT itu. Seseorang dikatakan telah menjalani layanan VCT komprehensif jika 2 syarat di bawah ini terpenuhi yaitu:

§ Dia menjalani semua proses dari pre-tes konseling, tes HIV, hingga pasca-tes konseling;

DAN

§ Dia menjalani semua proses itu di SATU institusi yang menyediakan layanan pre-tes konseling, tes HIV, hingga pasca-tes konseling.

II. Definisi Operasional Indikator Dampak

1. Jumlah penasun baru yang dijangkau = Jumlah penasun baru dalam satuan “orang” pada satu bulan tertentu (tidak kumulatif).

2. Jumlah Klien Lama yang Ditemui Lagi = Jumlah klien lama dalam satuan “orang” pada satu bulan tertentu (tidak kumulatif).

3. Jumlah Klien Lama yang ikut NSP = Jumlah klien lama dalam satuan “orang” pada satu bulan tertentu (tidak kumulatif) yang tercatat mendapatkan jarum suntik steril dari staf mitra LSM.

4. Jumlah Klien Baru yang ikut NSP = Jumlah klien baru dalam satuan “orang” pada satu bulan tertentu (tidak kumulatif) yang tercatat mendapatkan jarum suntik steril dari staf mitra LSM.

5. Jumlah Penasun yang Menjadi Penggerak = Jumlah klien lama dalam satuan “orang” pada satu bulan tertentu yang memenuhi kriteria “pendidik sebaya” (tidak kumulatif).

6. Jumlah Jarum Suntik Steril yang Didistribusikan = Jumlah jarum suntik steril baik yang diberikan secara satuan ataupun dalam paket bersama dengan swab alkohol, atau dengan kondom, dalam satuan “piece” yang diberikan oleh mitra LSM dalam layanan jarum suntik steril kepada penasun pada satu bulan tertentu (tidak kumulatif).

7. Jumlah Jarum Suntik Bekas yang Dikembalikan = Jumlah jarum suntik bekas suntik yang digunakan penasun dalam satuan “piece” pada satu bulan tertentu yang diserahkan kepada Puskesmas untuk dimusnahkan.

8. Jumlah Swab yang Didistribusikan = Jumlah swab alkohol yang diberikan kepada klien penasun bersamaan dengan jarum suntik steril yang diberikan secara satuan ataupun dalam paket, dalam satuan “piece” pada satu bulan tertentu. Rasio jarum suntik : swab alkohol adalah 1:2.

9. Jumlah Paket Materi KIE yang Didistribusikan = Jumlah materi KIE seperti brosur, leaflet, booklet yang diberikan kepada klien penasun secara satuan maupun dalam Paket Materi HR, atau secara satuan kepada warga masyarakat atau orang awam, dalam satuan “piece” pada satu bulan tertentu (tidak kumulatif).

10. Jumlah Kondom yang Didistribusikan = Jumlah kondom pria dan kondom perempuan yang diberikan terutama untuk klien penasun dalam satuan “piece” pada satu bulan tertentu (tidak kumulatif).

11. Jumlah Rujukan VCT = Jumlah “surat pengantar” yang dibuat oleh Mitra LSM dalam satuan “rujukan” dalam merujuk klien penasun ke institusi lain (bisa laboratorium, LSM lain, Rumah Sakit, Puskesmas) untuk mendapatkan salah satu atau seluruh dari Layanan VCT (pre-tes konseling atau tes HIV atau pasca-tes konseling) pada satu bulan tertentu (tidak kumulatif).

12. Jumlah Rujukan PTRM = Jumlah “surat pengantar” yang dibuat oleh Mitra LSM dalam satuan “rujukan” dalam merujuk klien penasun ke Puskesmas atau Rumah Sakit untuk mendapatkan layanan terapi rumatan metadon pada satu bulan tertentu (tidak kumulatif).

13. Jumlah Rujukan LJSS ke Puskesmas = Jumlah klien penasun dalam satuan “orang”, yang setelah dilakukan mekanisme rujukan oleh Mitra LSM, datang ke Puskesmas untuk mendapatkan jarum suntik steril dalam bentuk satuan maupun Paket Materi HR pada satu bulan tertentu (tidak kumulatif).

14. Jumlah Rujukan Pemeriksaan Kesehatan ke Puskesmas = Jumlah klien penasun dalam satuan “orang” , yang setelah dilakukan mekanisme rujukan oleh Mitra LSM, datang ke Puskesmas untuk mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis Puskesmas pada satu bulan tertentu (tidak kumulatif).

15. Jumlah Penasun Menerima Layanan VCT Lengkap = Jumlah klien penasun dalam satuan “orang” yang menerima layanan VCT Lengkap atau VCT Komprehensif pada satu bulan tertentu (tidak kumulatif).

16. Jumlah Penasun yang Memulai ARV = Jumlah klien penasun dalam satuan “orang” yang MEMULAI pengobatan antiretroviral pada satu bulan tertentu (tidak kumulatif).

17. Jumlah Pasangan Penasun yang Ikut Pertemuan = Jumlah pasangan penasun dalam satuan “orang” yang ikut hadir pada pertemuan pada satu bulan tertentu (tidak kumulatif).

18. Jumlah Pasangan Penasun yang Ikut Tes HIV = Jumlah pasangan penasun dalam satuan “orang” yang melakukan tes HIV pada satu bulan tertentu (tidak kumulatif).

19. Jumlah Penjangkauan terhadap Masyarakat = Jumlah kegiatan penjangkauan ke masyarakat yang dilakukan staf mitra LSM dalam satuan “kegiatan” pada satu bulan tertentu (tidak kumulatif). “Satuan kegiatan” ini menghitung apakah kegiatan penjangkauan ini dilakukan pada satu kelompok warga dalam satu hari tertentu dan TIDAK menghitung frekuensi “kegiatan penjangkauan” lebih dari satu pada hari yang sama terhadap satu kelompok warga. à Formal dan informal…

20. Jumlah Pertemuan Gabungan antara Masyarakat dan Penasun = Jumlah kegiatan pertemuan dalam satuan “pertemuan” yang melibatkan masyarakat DAN penasun pada satu bulan tertentu.

21. Jumlah Pelatihan Penasun-Penggerak = Jumlah kegiatan pelatihan “Pendidik Sebaya” dalam satuan “pelatihan” yang menyertakan penasun. Satu pelatihan terdiri dari _ pertemuan dalam _ hari.

22. Jumlah Kunjungan ke Puskesmas = Jumlah kunjungan Petugas Lapangan atau Koordinator Lapangan untuk koordinasi, sinkronisasi data klien penasun yang tercatat di Puskesmas sebagai “pasien” dengan yang tercatat di Mitra LSM, monitoring rujukan Mitra LSM dan kunjungan klien penasun ke Puskesmas, atau diskusi permasalahan yang terjadi di Puskesmas sehubungan dengan program harm reduction dI LUAR kegiatan rujukan atau mengantar klien penasun ATAU berbagai pertemuan yang dilaksanakan di Puskesmas.

23. Jumlah Kunjungan ke Dinas Kesehatan Kota/Kab/Prov = Jumlah kunjungan Koordinator Lapangan atau Manajer Program untuk koordinasi dan diskusi permasalahan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan program harm reduction di Puskesmas yang telah melaksanakannya dan/atau mitra LSM yang bersangkutan dalam satuan “kunjungan” pada satu bulan tertentu.

24. Jumlah WBP yang Mengikuti Program Post-Release = Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengikuti program pasca-masa tahanan atau setelah masa tahanan berakhir di lingkungan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Pengawas Pemasyarakatan suatu Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada satu bulan tertentu (tidak kumulatif). Dinyatakan dalam satuan “orang”.

Strategi kegiatan kerjasama Puskesmas dan LSM

Dalam meningkatkan cakupan layanan bagi penasun

I. Latar Belakang

Layanan pengurangan dampak buruk napza suntik (harm reduction atau disingkat HR) telah terintegrasi dengan layanan kesehatan masyarakat melalui 12 Puskesmas Kota Bandung yang menyelenggarakan layanan jarum suntik steril dan kesehatan dasar bagi pengguna napza suntik (penasun). Dalam 2 tahun perkembangannya sejak 2006 Puskesmas masih menunjukkan cakupan yang rendah[1] dibandingkan pelaksana lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam hal capaian dan luas jangkauan program jarum suntik steril.  Keterbatasan Puskesmas dan isu keberlanjutan program berperan menciptakan berbagai inovasi layanan guna mendukung keberlanjutan program HR di Kota Bandung. Selain kerangka program yang terintegrasi di bawah supervisi Dinas Kesehatan, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jawa Barat (PKBI) mengintensifkan pola penjangkauan yang bermuara di Puskesmas.

PKBI Jawa Barat mencatat 5 poin prioritas untuk meningkatkan kualitas kerjasama dengan, dan layanan Puskesmas di Kota Bandung. Di antaranya adalah (1) Cakupan; (2) Persamaan penguasaan wilayah oleh pkm dan LSM (Pemetaan wilayah); (3) Sistem rujukan; (4) Promosi layanan HR Puskesmas[2], dan (5). Singkronisasi Data capaian.

Sedangkan catatan lain pada kegiatan evaluasi program PKBI Jawa Barat yang dilaksanakan pada akhir Agustus 2008, rendahnya cakupan penasun yang mengakses layanan puskesmas disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya;

a. Faktor Perilaku, (1). Masih rendahnya kesadaran penasun untuk mengakses layanan ke puskesmas, (2). Belum terbiasanya penasun untuk melakukan pengambilan materi HR dan mengakses layanan kesehatan ke puskesmas[3]

b. Faktor Layanan, (1). Terbatasnya komunikasi antara pkm dan penasun yang berujung pada rendahnya kepercayaan penasun kepada puskesmas, (2). Keterbatasan jam operasional puskesmas dalam memberikan layanan Harm Reduction, (3). Keterbatasan petugas lapangan dalam melakukan pendampingan kepada penasun, rata – rata memiliki – rasio 1;75, (4). Beberapa (tidak semua) lokasi puskemas pelaksana program harm reduction tidak berada pada  area konsentrasi penasun, (5). Keterbatasan sikap dan pemerataan kesiapan petugas puskemas dalam memberikan layanan (terkonsentrasi pada hanya beberapa petugas)[4]

Sejak September 2007, PKBI Jawa Barat telah membentuk 10 orang kader penasun yang berada di wilayah antapani, kebon gedang, kiaracondong, buah batu, ujung berung, arcamanik, gede bage, dan kopo sedangkan kader warga sebanyak 35 orang yang tersebar di wilayah; Kelurahan Kebon Gedang, Kelurahan Babakan Sari, Kelurahan sekejati, Kelurahan kopo, Kelurahan batunungal, Kelurahan Antapani, dan Kelurahan Wates.

Sampai dengan saat ini kader tersebut bekerja sendiri di wilayahnya masing – masing dan hanya melibatkan puskesmas jika mereka melakukan kegiatan – kegiatan yang sifatnya momentum seperti kerja bakti, sero survey, mobile VCT dan lain sebagainya dan hal tersebut belum dapat berpengaruh secara signifikan terhadap cakupan yang harus dicapai oleh puskesmas.

Menjadikan warga dan penasun sebagai mitra dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dikalangan penasun akan membawa dampak secara luas dan positif diantaranya meningkatnya cakupan kunjungan penasun ke puskesmas dalam mengakses layanan yang disediakan puskesmas serta menjawab issu stigma dan diskriminasi di masyarakat.

Strategi kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan masing – masing peran dan fungsi (LSM, PKM, Warga/Masyarakat, dan Penasun) dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di Jawa Barat

Peran

Efektifitas dari pelaksana inti program pengurangan dampak buruk, dalam hal ini puskesmas dan LSM akan dapat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan strategi kerjasama ini, peran – peran yang di maksud adalah ;

1.      Peran Puskesmas adalah sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan No. 457/MENKES/SK/X/2003 telah menetapkan SPM Bidang Kesehatan yang terdiri atas 26 jenis pelayanan dengan 47 indikator yang harus dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten/Kota, dan   7 jenis pelayanan dengan 7 indikator yang harus diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota tertentu yang merupakan jenis pelayanan yang bersifat spesifik daerah yang merupakan permasalahan kesehatan masyarakat dan terkait dengan kesepakatan global, salah satunya permasalahan HIV-AIDS.

Berikut peran minimal yang dapat dilakukan oleh puskesmas terkait dengan melaksanakan strategi kerjasama peningkatan cakupan layanan di puskesmas, adalah ;

    1. Memberikan pelayanan medis umum dan HIV-AIDS kepada penasun sesuai dengan tata cara, alur, dan mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah.
    2. Melakukan monitoring kesehatan pasien penasun yang memerlukan perawatan rumah termasuk yang terkait dengan gejala opportunistik ODHA.
    3. Memberikan pelayanan informasi pencegahan penularan HIV-AIDS dikalangan penasun dan warga masyarakat
    4. Memberikan pelayanan materi pencegahan HIV-AIDS berupa jarum steril dan kondom bagi penasun serta kondom bagi warga masyarakat yang membutuhkan.
    5. Melakukan pencatatan administrasi pasien penasun yang mengakses layanan medis maupun materi sesuai dengan tata cara, alur, dan mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah.
    6. Melakukan supervisi dan kunjungan ke setiap pos informasi dan layanan HIV-AIDS yang di selenggarakan oleh warga dan penasun yang berada di wilayah kerja puskesmas.
    7. Melakukan advokasi kepada pemerintah tingkat kelurahan dan Kecamatan bersama – sama dengan warga penasun dan LSM
  1. Peran LSM adalah sebagaimana yang telah diatur dalam nota kesepakatan bersama antara KPA propinsi – LSM – HCPI yang disesuaikan setiap tahun serta ketetapan yang dikeluarkan oleh masing – masing LSM dalam melakukan intervensi HIV-AIDS di kalangan kelompok risiko tinggi.

Berikut peran minimal yang dapat dilakukan LSM terkait dengan melaksanakan strategi kerjasama peningkatan cakupan layanan di puskesmas, adalah ;

    1. Melakukan pemetaan terhadap wilayah area konsentrasi penasun yang berada di wilayah kerja puskesmas maupun di luar wilayah kerja puskesmas.
    2. Memberikan informasi pencegahan penularan HIV-AIDS dan layanan puskesmas kepada penasun dan warga masyarakat [5]
    3. Mengelola perilaku penasun secara individual maupun kelompok dan segala perubahannya yang terjadi agar dapat mengakses layanan yang diberikan oleh puskesmas.
    4. Menyiapkan dan memfasilitasi kegiatan – kegiatan pertemuan, pelatihan maupun penyuluhan.
    5. Membantu puskesmas dalam melakukan monitoring kesehatan pasien penasun yang memerlukan perawatan rumah termasuk yang terkait dengan gejala opportunistik ODHA.
    6. Menyiapkan dan memfasilitasi kesiapan kader dan pos informasi serta layanan HIV-AIDS yang berada di wilayah kerja puskesmas.
    7. Melakukan advokasi kepada pemerintah tingkat kelurahan dan Kecamatan bersama – sama dengan Puskemas, warga dan penasun.

Metode

Metode kerja yang akan ditempuh oleh LSM dan puskesmas secara bersama – sama dalam melaksanakan perannya tersebut adalah :

  1. Mengidentifikasi dan mendata persoalan – persoalan khusus yang dihadapi penasun dan masyarakat berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan HIV-AIDS
  2. Mendiskusikan dengan penasun dan masyarakat tentang kesamaan harapan dan minat berkaitan dengan penyelamatan generasi muda dari masalah narkoba dan HIV-AIDS
  3. Membuat kesepakatan dengan penasun dan masyarakat tentang apa yang bisa dilakukan secara bersama – sama dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba
  4. mengadakan pertemuan dengan penasun, organisasi, institusi lokal, kelompok dan individu yang berminat
  5. Membuat design bersama – sama sebuah pola tentang bagaimana semuanya akan bekerja,
  6. Membagi peran yang jelas sesuai dengan kemampuan, spesifikasi atau bidang minat masing – masing kelompok atau individu yang ada di masyarakat.
  7. Merencanakan program dan kegiatan bersama untuk periode waktu tertentu, kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan momen – momen tertentu seperti Hari Pemuda, Hari Kemerdekaan, Isro Mi’raj, MRAN, HAS, HANI, Dll)
  8. Merancang dan membuat berbagai media kampanye bersama – sama dengan warga dan penasun dibantu tenaga ahli.

Strategi Kegiatan

  1. Pemerataan penguasaan wilayah (pemetaan wilayah), Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam mengsinergiskan pelaksanaan kerjasama untuk meningkatkan cakupan layanan di puskesmas bertujuan mengurangi kesenjangan penguasaan terhadap wilayah konsentrasi penasun yang berada di wilayah kerja puskesmas, kegiatan dalam strategi ini adalah:

a.      Melakukan pemetaan ulang penasun oleh LSM berdasarkan wilayah kerja puskesmas.

b.      Melakukan pertemuan koordinasi antara LSM, puskesmas dan kader warga/penasun untuk membahas kemungkinan perubahan penyebaran penasun di wilayah kerja puskesmas setiap bulan.

c.      Melakukan pembinaan kelola dan kunjungan ke pos informasi dan layanan HIV-AIDS oleh puskesmas dan LSM setidak tidaknya dua kali dalam satu bulan.

d.      Melakukan kunjungan ke rumah penasun dan odha (home visit).

Hasil yang diharapkan dari strategi ini adalah ;

a.      Puskesmas dapat mengetahui situasi jumlah penasun, tingkat risiko penularan di wilayahnya, dan kebutuhan layanan yang akan diberikan kepada penasun, serta memudahkan dalam menyusun rencana kegiatan dan layanan di wilayah kerja puskesmas.

b.      Puskesmas dapat mengetahui secara dini perubahan – perubahan issu yang berkembang di antara kelompok penasun.

c.      Puskesmas dapat mengetahui lebih lanjut karakter dan perubahan perilaku serta perubahan tingkat kesehatan penasun dan ODHA.

d.      Pos informasi dan layanan menjadi pusat informasi dan layanan Harm Reduction diluar jam operasional kerja puksesmas.

e.      Pos Informasi dan layanan dapat melakukan pencatatan pendistribusian informasi dan materi secara benar dan dapat melaporkannya secara reguler kepada puskesmas.

  1. Melatih kader, Puskesmas dan LSM sebagai pelaksana inti tidak akan dapat bekerja sendiri namun harus didukung oleh kelompok inti yang ada di masyarakat sehingga tercipta sebuah situasi lingkungan yang kondusif terhadap pelaksanaan layanan HIV-AIDS dan harm Reduction di puskesmas, warga dan penasun akan dilatih dua kali dalam setahun kepada 24 orang kader di 12 wilayah kerja puskesmas, yaitu pada awal dan pertengahan tahun program.

Kader penasun dan warga yang sudah dilatih akan mengembangkan kelompok warga peduli AIDS di wilayahnya dengan menggunakan sistem “MLM”

Strategi ini diharapkan akan dapat menghasilkan sebuah peran kelompok inti sebagai berikut;

Peran Kader penasun, adalah;

a.      Tokoh kunci dalam mengidentifikasi penasun di wilayah kerja puskesmas masing – masing.

b.      Mengajak teman sepemakaiannya untuk mendapatkan informasi kesehatan dan layanan di Puskesmas

c.      Menemani dan memberikan dukungan kepada teman sepemakaiannya

d.      Mengajak teman sebayanya untuk tidak menularkan dan ditularkan virus yang dialaminya kepada teman sepemakaiannya dan yang lainnya

Peran Kader Warga, adalah;

a.      Tokoh utama dalam memberikan informasi HIV-AIDS dan narkoba kepada masyarakat luas termasuk keluarga penasun dan pasangan penasun.

b.      Mencari dan mencatat korban penyalahgunaan narkoba dan Orang dengan HIV-AIDS di lingkungan tempat tinggal

c.      Menyiapkan dana kesehatan bagi penasun dan odha melalui “perelek” atau kegiatan lainnya.

d.      Membantu warga tidak mampu dalam pengurusan SKTM dan GAKIN

e.      Mengidentifikasi sumber daya yang dapat mempermudah penanganan kasus di lingkungan tempat tinggal

f.        Mengunjungi dan mendukung keluarga penasun dan odha di Rumah Sakit maupun di rumah

  1. Membentuk pos informasi dan layanan, pos ini dilakukan secara tetap dan paling tidak kader mengelola pos informasi ini satu kali dalam satu minggu atau disesuaikan dengan kebutuhan di masing – masing wilayah, hal ini bertujuan untuk (1). Menjadi pusat informasi HIV-AIDS dan narkoba di masyarakat dan penasun selain puskesmas; (2). Menjadi pusat kegiatan warga dan penasun yang terkait dengan HIV-AIDS serta penanggulangan narkoba, dengan layanan minimal sebagai berikut;

a.      Memberikan layanan pendistribusian media informasi yang terkait dengan HIV-AIDS (dalam bentuk leaflet, stiker, poster,dll).

b.      Memberikan layanan pendistribusian media informasi yang terkait dengan narkoba (dalam bentuk leaflet, stiker, poster,dll).

c.      Memberikan layanan rujukan kepada penasun, pasangan penasun dan warga lainnya ke puskesmas.

d.      Memberikan layanan konseling umum terkait narkoba dan HIV-AIDS.

Layanan lain yang dapat di selenggarakan oleh pos informasi ini adalah;

a.      Memberikan layanan pendistribusian media pencegahan bagi penasun (jarum suntik dan kondom)

b.      Memberikan layanan konseling HIV-AIDS.[6]

c.      Memberikan layanan mobile VCT bekerjasama dengan puskesmas dan LSM

Sedangkan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan didalam pos informasi ini adalah ;

1.      Melakukan diskusi bulanan dengan penasun dan warga dengan mengangkat issu HIV-AIDS dan narkoba.

2.      Melakukan penyuluhan kepada kelompok warga masyarakat lain (Tarka, majlis Ta’lim, PKK, sekolah/kampus, dll) bersama sama dengan puskesmas dan LSM.

3.      Melakukan pencatatan pendistribusian media informasi dan materi pencagahan (jarum dan Kondom)

4.      Melakukan kegiatan Pos Pelayanan kesehatan Warga Peduli AIDS (PERWALI) bagi penasun, kegiatan ini dapat dilakukan di balai RW atau aula kelurahan dan diorganisir oleh kader penasun dan warga atas supervisi Puskesmas dan LSM, PERWALI ini akan diakses oleh penasun, pasangan penasun, keluarga penasun dan warga masyarakat lainnya, setidak – tidaknya dilaksanakan setiap satu bulan satu kali dengan melibatkan puskesmas sebagai tenaga medis (mengacu pada hasil identifikasi yang telah dilakukan kader warga/penasun dan kesepakatan diantara PKM, kader warga, kader penasun dan RW/Lurah yang sudah dilakukan sebelumnya).

Layanan minimal yang dapat diselenggarakan dalam PERWALI adalah;, (1). Pemeriksaan kesehatan dasar,

5.      Dan dapat digunakan sebagai pusat kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan yang saat itu terjadi (misalnya sero surveilan)

Pos Informasi dan layanan ini perlu dilengkapi dengan fasilitas paling tidak adanya papan informasi yang bertuliskan “pos informasi dan layanan HIV-AIDS” untuk memudahkan penasun, pasangan penasun, keluarga penasun  dan warga lainnya dalam mengakses kebutuhannya serta bahan advokasi kepada pihak lain yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

Sehingga hasil yang diharapkan dari strategi ini adalah ;

1.      Meningkatnya cakupan jumlah penasun yang mengakses layanan yang diberikan oleh puskesmas kepada penasun baik kesdas maupun pendistribusian materi pencegahan (Jarum dan kondom).

2.      Tersedianya pencatatan pendistribusian yang efektif yang dapat dijadikan sumber informasi dalam monitoring maupun evaluasi.

3.      Terselenggaranya kegiatan pomotif aktif dan layanan puskesmas yang pro aktif di tengah – tengah penasun.

4.      Meningkatkan intensitas pertemuan tatap muka diantara puskesmas dan penasun serta warga sehingga terbangun kepercayaan penasun terhadap puskesmas dan sebaliknya.

5.      Meningkatkan keterlibatan warga masyarakat (salah satunya RW/Lurah) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di wilayahnya.

  1. Monitoring, Guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan strategi kegiatan tersebut diatas maka perlu dibentuk sebuah Tim monitoring yang bertujuan untuk men-feedback segala sesuatu yang telah dilaksanakan melalui strategi kegiatan diatas khususnya yang dilaksanakan oleh kelompok inti.

Tim monitoring ini akan terdiri dari beberapa unsur yang terdapat dalam pelaksanan inti, kelompok inti dan pemerintah, seperti ;

1.      KPA Kota Bandung

2. Dinas Kesehatan Kota Bandung

3. Lurah/Camat

4. Puskesmas

5. LSM

6. Kader

Monitoring dan kunjungan lapangan akan dilaksanakan setiap tiga bulan satu kali dan laporan dari hasil monitoring ini menjadi sumber untuk advokasi atas kebijakan kegiatan maupun anggaran pemerintah daerah/Pusat yang dapat mendukung pelaksanaan program secara besar.

Ditulis Oleh:

Riki Febrian

Program Manager Harm Reduction

PKBI Jawa Barat

)* Bagan dan tabel kegiatan terlampir


[1] Catatan HCPI berdasarkan dari laporan Dinas Kesehatan Provinsi (Terlampir)

[2] . Dikutip dari tulisan Arie Rahadi pada pendahuluan Hasil survey layanan puskesmas PKBI Jawa Barat terhadap 100 penasun di Kota Bandung.

[3] Dari tahun 2004 – 2006 penasun terbiasa dengan layanan antar oleh Petugas lapangan LSM

[4] Berdasarkan hasil survey kepada 100 penasun tentang layanan HR di Puskesmas

[5] Dapat dilakukan melalui kegiatan outreach maupun kegiatan – kegiatan penyuluhan bersama – sama dengan kader warga/penasun dan puskesmas.

[6] Di perlukan sebuah pelatihan bagi warga terkait dengan konseling, dapat difasilitasi oleh Dinas Kesehatan atau HCPI


Advertisements

Discussion

2 thoughts on “Rencana kerja 2009

  1. Hi. Very good data on MLM Leads. I found your pleasant blog while researching yahoo. For the previous few days I have been trying to discover more. Especially anything to do with the actual lead generation or companies making them. I’ve witnessed it all and my sister proceeds forcing her newfound lead system craze on me. So I’m glad I encountered you. Best regards!

    Posted by Lakeesha Deihl | February 5, 2010, 3:25 pm
  2. thanks to your atention for our blog. good luck for you..!

    Posted by hrpkbijabar | February 6, 2010, 4:20 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: