//
you're reading...
Management's File

Evaluasi Program sept 2007 – Agustus 2008

PROGRAM PENJANGKAUAN DAN RUJUKAN LAYANAN BAGI PENASUN DI KOTA DAN KAB BANDUNG, KABUPATEN SUMEDANG, KAB/KOTA CIREBON, DAN KAB/KOTA TASIKMALAYA

UMPAN BALIK MONITORING DAN EVALUASI SEPTEMBER 2007 – AGUSTUS 2008

(HCPI Jaw Barat, PKBI Jaw Barat, Dinas Kesehatan Propinsi dan Puskesmas)

Abstrak

PKBI Jawa Barat dan IHPCP – AusAID sejak tahun 2004 telah bekerjasama dalam melaksanakan Program Pengurangan Dampak Buruk pemakaian narkoba suntik atau sering disebut dengan Harm Reduction (HR) di dua kab/kota, yaitu; Bandung dan Cirebon. Implementasi program di dua Kab/Kota tersebut setiap tahun mengalami penyesuaian dan perubahan melalui amandemen proposal yang disetujui oleh KPA Propinsi Jawa Barat selaku Lembaga koordinasi penanggulangan HIV-AIDS.

Perubahan yang signifikan terjadi pada tahun terakhir program IHPCP phase II tepatnya September 2007, dimana PKBI Jawa Barat mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan intervensinya ke Wilayah Kab/Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Sumedang, perubahan lain terjadi pada struktur pertanggungjawaban dan koordinasi di tingkat kab/kota dan Propinsi sehingga secara struktur mengalami penyesuaian.

Kerjasama antara LSM dan puskesmas sebagai penyedia layanan kesehatan masyarakat menjadi focus pada program tahun terakhir phase II IHPCP – AusAID. Dalam satu tahun perkembangannya sejak 2007 Puskesmas masih menunjukkan cakupan yang rendah dibandingkan pelaksana lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam hal capaian dan luas jangkauan program jarum suntik steril. Keterbatasan Puskesmas dan isu keberlanjutan program berperan menciptakan berbagai inovasi layanan guna mendukung keberlanjutan program HR di wilayah kerja PKBI Jawa Barat. Selain kerangka program yang terintegrasi di bawah supervisi Dinas Kesehatan, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jawa Barat (PKBI) mengintensifkan pola penjangkauan yang bermuara di Puskesmas.

Dalam kerangka integrasi yang dikedepankan HCPI, sebagai langkah awal, sejak September 2007 peran organizer yang berada di puskesmas digantikan secara keseluruhan oleh LSM yaitu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jawa Barat (PKBI), Rumah Cemara (RC), dan Grapiks.

Berdasarkan evaluasi bersama HCPI yang dilaksanakan pada bulan Juni – Agustus 2008, PKBI Jawa Barat mencatat 5 poin prioritas untuk meningkatkan kualitas kerjasama dengan dan layanan Puskesmas di setiap Kab/Kota. Di antaranya adalah (1) Cakupan; (2) Pemetaan wilayah; (3) Sistem rujukan; (4) Promosi layanan HR Puskesmas: dan (5) singkronisasi serta koordinasi data bersama puskesmas

Dalam melaksanakan program tersebut diatas, Sampai dengan Agustus 2008, PKBI Jawa Barat memiliki tenaga pelaksana program sebanyak 31 orang termasuk petugas paruh waktu dan relawan di seluruh kab/kota, dimana setiap Kab/Kota terdiri dari : (1) Koordinator Wilayah, (2) Petugas Lapangan, (3) Administrasi dan Keuangan/Data, (4) Relawan/Paruh Waktu, dan (5) Janitor, sedangkan di tingkat propinsi terdiri dari; (1) Direktur, (2) Program Manager, dan (3) Keuangan.

Pendahuluan

Program pengurangan dampak buruk napza suntik telah dimulai di 15 Kab/Kota di Jawa Barat dan bekerjasama dengan 33 Puskesmas di seluruh Jawa Barat. Puskesmas yang menjadi wilayah asistensi PKBI, yaitu Puskesmas Buah Batu, Puskesmas Banjaran, Puskesmas Cicalengka, Puskesmas Jatinangor, Puskesmas Larangan, Puskesmas Drajat, Puskesmas Kedawung, Puskesmas Plumbon, Puskesmas Sindang Laut, Puskesmas Tawang, Puskesmas Cihideung, Puskesmas Tinewati, dan Puskesmas Manonjaya adalah Puskesmas prioritas dan tertuang dalam bentuk kerjasama antara Indonesia HIV/AIDS Prevention and Care Project Phase 2 dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ditambah dengan Puskesmas Kiaracondong, Puskesmas Antapani, Puskesmas Ujung Berung, dan Puskesmas Kopo yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Secara kumulatif penasun yang mengakses layanan jarum suntik steril gratis di 17 Puskesmas yang menjadi asistensi PKBI Jawa Barat yang di implementasikan oleh PKBI Bandung, PKBI Cirebon, PKBI Sumedang, dan PKBI Tasikmalaya pada periode September – Agustus 2008 rata – rata berjumlah 3 orang dengan rerata kunjungan 6,07% per Puskesmas. Rasio jarum suntik steril per penasun untuk Puskesmas pada periode tersebut adalah 9.01 (Dinkes Jabar, 2008). Walaupun rasio ini masih rendah upaya peningkatan kualitas layanan HR dan pengembangannya terus dilakukan.

Secara umum scenario program yang dilakukan oleh PKBI Jawa Barat mengacu pada kerangka kegiatan yang terdapat dalam project dokumen dan di tuangkan dalam proposal program, beberapa kekhususan menjadi penterjemahan dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan di lapangan seperti yang terjadi pada kekhususan bagi petugas lapangan, sebagai berikut :

  1. Mengidentifikasi dan mendata persoalan – persoalan khusus yang dihadapi penasun dan masyarakat berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan HIV-AIDS
  2. Mendiskusikan dengan penasun dan masyarakat tentang kesamaan harapan dan minat berkaitan dengan penyelamatan generasi muda dari narkoba dan HIV-AIDS
  3. Membuat kesepakatan dengan penasun dan masyarakat tentang apa yang bisa dilakukan secara bersama – sama dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba
  4. Mengadakan pertemuan dengan penasun, organisasi, institusi lokal, kelompok dan individu yang berminat
  5. Mendesign bersama – sama sebuah pola gerak yang seirama, memulai dengan suatu isu yang disepakati oleh semuanya yang akan menjadi prioritas dalam pengembangan rencana aksi.
  6. Membagi peran yang jelas sesuai dengan kemampuan, spesifikasi atau bidang minat masing – masing kelompok atau individu.
  7. Merencanakan program dan kegiatan bersama untuk periode waktu tertentu, kegiatan tersebut dilakukan dengan momen – momen seperti Hari Pemuda, Hari Kemerdekaan, Isro Mi’raj, MRAN, HAS, HANI, Dll)
  8. Merancang dan membuat berbagai media kampanye bersama – sama dengan warga dibantu tenaga ahli

Kekhususan tersebut di perkuat dengan penerapan beberapa prinsip kerja yang menjadi acuan bagi pengelola dan pelaksanan program di lapangan, diantaranya;

1. Harus memiliki pengetahuan umum tentang HIV-AIDS, program, Visi, misi organisasi, budaya masyarakat,kebiasaan, nilai – nilai dasar masyarakat, kepercayaan dan cara – cara penghidupan masyarakat, termasuk pengetahuan mengenai berbagai kekuatan atau kekuasaan politik dan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat selama ini.

2. Harus memiliki keterampilan teknis komunikasi dengan cara dan bahasa yang mudah dimengerti oleh penasun dan masyarakat, dapat pula menggunakan media kreatif yang dapat menyenangkan dan menghibur mereka

3. Harus memahami dan penganut proses pendidikan yang membebaskan penasun dan manusia dari kesulitan

4. Tidak meremehkan pengalaman penasun dan masyarakat, namun meyakini bahwa penasun dan masyarakat yang di fasilitasi memiliki kemampuan dan potensi

5. Tidak menggunakan analisis yang menyalahkan penasun dan masyarakat

6. Terampil menggunakan berbagai teknik fasilitasi dan media pendidikan dan pengoraganisasian yang tepat.

I. Kab/Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang

Joko Susilo, Hariyanto, Hamdan, Nurul Anzalta, Heri Sulaksana, Nandy, Yella, Ellis, Asep, Somantri, M.Hilman, Humpry, Reza(alm)

PKBI Bandung dalam melaksanakan program Harm Reduction memiliki tiga region wilayah yang berbeda, yaitu; Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang namun upaya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada akhirnya memunculkan komitmen untuk meningkatkan PKBI secara Kelembagaan melalui upaya kerjasama dengan pengurus dan pelaksana di masing – masing wilayah, sehingga pada awal pelaksanaannya pengurus PKBI Sumedang turut memberikan kontribusi dalam membangun jejaring serta kerjasama dengan Dinas/Instansi serta SKPD lainnya.

Beberapa kegiatan yang berhasil dilakukan dalam periode September 2007 – Agustus 2008 bersama – sama dengan pengurus dan pelaksana PKBI Sumedang, Diantaranya;

1. Melakukan sosialisasi program Harm Reduction di kelurahan Cipameungpeuk, Desa Sukajaya, Desa Gudang Uyah, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Desa Narimbang, Desa Nagara wangi, Desa Situraja, Desa Cimanggung, Desa Rancakalong, Desa paseh, dan Kecamatan Jatinangor.

2. Melakukan Audiensi kepada Bupati dan Sekda serta Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang bersama – sama dengan KPA setempat dan Warga Peduli AIDS.

Berkaitan dengan Lima poin prioritas untuk meningkatkan kualitas kerjasama dengan dan layanan Puskesmas, pada bulan Juni – Agustus 2008, PKBI Bandung melakukan survey untuk menggali permasalahan sebagai bahan evaluasi kerja dan rekomendasi bagi Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk perbaikan kualitas layanan HR. Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 klien penasun, Penentuan penasun dilakukan dengan metode sampel acak menggunakan database PKBI yang dipindahkan ke format Microsoft Excel®, dan diacak memanfaatkan fungsi built-in ‘RAND’. Bila penasun yang terpilih tidak memenuhi syarat atau sudah terpilih pada pengacakan sebelumnya, fungsi ‘RAND’ dilanjutkan sampai mendapatkan penasun yang memenuhi kriteria.

Salah satu temuan dari hasil survey tersebut, kendala terhadap akses Puskesmas terpusat pada “alur layanan dan informasi” yang tidak memadai (46% penasun). Sedangkan diversifikasi layanan seperti penyediaan antiretroviral di Puskesmas telah menjadi kebutuhan. Variasi antar wilayah besaran memberikan perbedaan karakteristik dengan pengaruh signifikan pada akses layanan kesehatan dan HR.

Sedangkan pendistribusian jarum suntik steril di Puskesmas yang menjadi wilayah asistensi PKBI Bandung, rasio penasun per jarum suntik steril untuk periode Januari – Mei 2008 cukup bervariasi: Puskesmas Kiara Condong memiliki rasio 32:132; Puskesmas Buah Batu dengan 18:176; Puskesmas Kopo dengan 17:162. Faktor jarak DIC PKBI dengan masing-masing Puskesmas turut andil dalam variasi rasio ini, selain wilayah konsentrasi penasun, dan kualitas petugas lapangan.

Hasil Dan Analisa

Cakupan terhadap penasun

Sampai dengan Agustus 2008, cakupan terhadap penasun baru yang dijangkau mencapai 69% dari total orang penasun yang harus dijangkau dalam kurun waktu satu tahun dengan rata – rata melakukan intensitas pertemuan kepada 19 orang penasun per petugas lapangan per bulan dengan asumsi satu petugas lapangan harus melakukan asistensi terhadap satu puskesmas.

Hal tersebut berarti satu petugas lapangan belum dapat memenuhi jumlah minimum frekuensi pertemuan dengan penasun, yaitu; satu orang penasun per hari jika jumlah hari kerja yang dimanfaatkan sebanyak 20 hari kerja per bulan, kemungkinan yang terjadi (1) petugas lapangan mengalami kesulitan dalam mengatur kegiatan apa saja yang harus dilaksanannya atau (2) sedikit tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan dibicarakan selanjutnya jika bertemu dengan penasun lama di lapangan dikarenakan (3) kurangnya penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan strategi teknis dilapangan (4) Faktor motivasi individu petugas lapangan menjadi salah satu hal yang sangat mendukung naik dan turunnya angka capaian.

Yang menjadi pertimbangan selanjutnya adalah tingginya tingkat “turn Over” petugas lapangan yang terjadi dapat mempengaruhi ritme kerja dan mengurangi kepercayaan penasun yang telah dibangun sebelumnya. Pada September 2007 – Agustus 2008 telah terjadi lima kali perubahan petugas lapangan, rata – rata karena dipindahkan ke program lain atau mendapatkan pekerjaan di luar PKBI, hanya satu orang yang mengundurkan diri secara sukarela karena mengalami “relapse”.

Beberapa upaya dan cara yang pernah dilakukan dalam meningkatkan cakupan tehadap penasun, yaitu; dengan (1) memberikan penguatan dan capacity building kepada petugas lapangan secara berkala (satu minggu satu kali) dengan muatan materi secara tematik; (2) Memfokuskan beberapa petugas lapangan untuk menjangkau warga dan penasun secara berbeda, dimana di setiap kab/kota ada petugas yang menjangkau penasun dan warga; (3) Melakukan penyederhanaan penulisan laporan bagi petugas lapangan sehingga waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk menjangkau; (4) Memberikan kesempatan untuk melakukan penjangkauan di malam hari sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan penasun yang ditemuinya; (5) melakukan dialog – dialog informal diantara coordinator lapangan dan petugas lapangan dengan membahas isu – isu lapangan.

Tantangan terbesar dialami oleh petugas lapangan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, besarnya wilayah yang harus dijangkau sangat mempengaruhi mobilisasi petugas lapangan untuk mendapatkan penasun baru. Di wilayah Kabupaten Bandung misalnya hanya 72 orang penasun yang berhasil ditemui, sedangkan di wilayah kabupaten Sumedang hanya sebesar 56 Orang.

Puncak keberhasilan dalam melakukan penjangkauan terjadi pada bulan 1 kuarter 3, Mei 2008, Walaupun demikian cakupan terhadap penasun di Kab/kota Bandung masih relatif rendah jika mengacu pada Rencana Aksi Nasional (RAN) KPA yang menyatakan bahwa untuk mengurangi penularan HIV-AIDS dikalangan penasun paling tidak harus mencakup sebesar 80%.

Berdasarkan data base penasun yang dimiliki PKBI Kota Bandung, terdapat beberapa penasun yang dicatat secara berulang oleh petugas lapangan yang berbeda, hal ini menyebabkan penasun yang tercatat tidak “up to date”.

Pengetahuan dan Akses penasun terhadap Puskesmas

Hampir mayoritas penasun yang telah dijangkau mengetahui adanya Puskesmas yang menyediakan layanan HR seperti layanan jarum suntik steril, pernyataan tersebut didukung oleh hasil survey, Semua penasun dapat menyebutkan nama Puskesmas yang mereka tahu menyediakan layanan HR. Sebanyak 66% penasun pertama kali mendapat informasi layanan HR di Puskesmas dari petugas lapangan, hanya 10% yang mengetahuinya dari media cetak seperti leaflet, brosur, dan surat kabar.

Walaupun demikian, faktanya puskesmas masih belum dapat dijadikan sebagai tempat utama bagi penasun dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya. Hal tersebut seperti dapat terlihat dalam grafik capaian dimana dalam satu tahun terakhir pelaksanaan program di kota/kab Bandung, penasun hanya memilih puskesmas untuk memenuhi kebutuhan jarum suntik steril saja dengan rata – rata penasun yang mengakses layanan puskesmas sebesar 7, 2% per Puskesmas per bulan sedangkan layanan pemeriksaan kesehatan dasar dan IMS (infeksi Menular Seksual) masih berada dibawah angka capaian penasun yang mengakses layanan jarum suntik di Puskesmas.

Kendala dalam Akses Layanan HR di Puskesmas

Kendala paling besar dalam akses layanan HR di Puskesmas adalah mengenai “alur layanan dan informasi”. Yang dimaksud di sini adalah kejelasan informasi mengenai tata cata untuk mengakses layanan jarum suntik steril, prosedur yang harus ditempuh, dan juga tidak adanya petunjuk ruangan dan/atau staf yang bertanggungjawab untuk layanan ini. Terutama bagi penasun yang belum akrab dengan sistem Puskesmas, hal ini menjadi disinsentif paling besar untuk mengakses layanan HR di Puskesmas. Penyediaan informasi dalam bentuk petunjuk arah untuk ruang layanan HR akan sangat membantu dalam hal ini. Sikap staf Puskesmas menjadi kendala berikutnya. Sikap staf yang negatif bisa merupakan akibat dari kurangnya informasi atau keterampilan staf Puskesmas mengenai layanan HR. Dalam beberapa kasus Kepala Puskesmas hanya menunjuk staf tertentu untuk memberikan layanan HR. Akibatnya bila staf bersangkutan berhalangan hadir, staf lain tidak dapat menggantikan perannya dan pasien penasun tidak dapat mengakses layanan HR yang diharapkan.

Sehingga pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit masih menjadi pilihan utama dengan alasan keunggulan sarana/prasarana, obat-obatan, dan keterampilan medis dokter rumah sakit yang dirasakan lebih kompeten. Hanya di wilayah Karees praktek dokter jauh mengungguli Rumah Sakit dalam hal akses untuk pemeriksaan kesehatan (19%). Para penasun mengemukakan layanan khusus HR atau HIV-AIDS yang sampai saat ini belum tersedia di Puskesmas seperti obat antiretroviral (ARV) dan layanan substitusi oral ketergantungan opiat seperti metadon dan buprenorfin. Mereka lebih baik datang ke Rumah Sakit, meskipun jauh, karena sambil mengambil ARV bulanan atau mengonsumsi metadon harian, mereka dapat berkonsultasi dengan petugas kesehatan di Rumah Sakit. Hanya 3 persen penasun yang mengemukakan jarak (jauh) menjadi kendala untuk mengakses layanan kesehatan di Puskesmas. Insentif besar bagi pasien penasun untuk datang berobat ke Puskesmas adalah tersedianya layanan substitusi oral dan ARV di masa mendatang.

Partisipasi Penasun

Dari 69% penasun yang telah dijangkau, 86 orang diantaranya setidaknya telah memiliki kemampuan dalam memberikan informasi dan mengajak penasun lainnya untuk memanfaatkan akses layanan di puskesmas, Hal tersebut didukung oleh hasil survey kepada 100 penasun, dimana pada kuartal ke-3, Mei 2008, PKBI Bandung mencatat rujukan ke Puskesmas tertinggi untuk wilayah Kota Bandung, Banjaran Kota dan Cicalengka (Kabupaten Bandung), dan Jatinangor (Kabupaten Sumedang) yaitu sebesar 62 penasun dibandingkan dengan bulan pertama pada 2 kuartal sebelumnya, hampir 45% rujukan tersebut merupakan hasil rujukan dari penasun dan warga.

Partisipasi penasun untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan program harm reduction dapat dilihat melalui banyaknya tempat – tempat yang didirikan atas dasar kesepakatan diantara mereka dalam memudahkan akses layanan khususnya jarum suntik steril, yaitu dengan membentuk hotspot yang dikelola dan dilaksanakan oleh penasun itu sendiri. Rata –rata jarum suntik yang terdistribusi didalam hotspot sebesar 47 pcs per bulan per hotspot. Hotspot ini biasanya memiliki satu orang “leader” yang berpartisipasi aktif untuk memberikan informasi dan layanan kepada penasun lainnya yang berada di wilayah tersebut, rata – rata jumlah penasun per hotspot sangat bervariasi sekitar 5 – 15 orang. Sampai dengan Agustus 2008 terdapat hampir 41 hotspot yang terbentuk dan hanya 16 Hotspot yang masih aktif di beberapa wilayah seperti ; Kb Gedang, Maleer, Antapani, Banjaran, Rancaekek, Padasuka, Binong Jati, Jatinangor, Babakan sari, Margahayu raya, Riung Bandung, Arcamanik, Baranang siang, saying, Cipacing, dan Pajagalan.

Namun dibeberapa wilayah lain seperti Tegalega dan Gede Bage banyak penasun yang masih mengandalkan petugas lapangan untuk mengantarkan jarum suntik steril kepada mereka, atau langsung datang ke drop-in center LSM lain yang menyediakan layanan HR

Patut menjadi catatan bahwa di wilayah Karees Apotek ternyata menjadi tempat memperoleh jarum favorit. Meskipun hal ini menandakan ‘kemandirian’ penasun yang cukup tinggi namun harus disikapi dengan kewaspadaan. Apabila ketercakupan (coverage) tidak dapat dipertahankan melalui apotek, maka perlu dpikirkan alternative solusi lain misalnya dengan mengadakan kerjasama antara Puskesmas dan Apotek di mana Puskesmas menerbitkan resep yang dapat ditukarkan paket jarum suntik steril dalam kuantitas tertentu.

Patisipasi Masyarakat

Dari 282 warga yang ditemui secara intensif selama satu tahun program, 30% diantaranya berpartisipasi secara aktif didalam hotspot/pos informasi warga dengan rata – rata jumlah anggota yang digerakan oleh kadernya sebanyak 10 – 15 orang di setiap wilayah,yaitu; Gede Bage, Ujung Berung, Karees, dan Tegalega. Beberapa kegiatan yang dilakukan Warga Peduli AIDS sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan diantaranya;

Ikut serta dalam pelatihan PMTCT yang dilaksanakan oleh Global Fund dan PKBI Jawa Barat

Ikut serta dalam pelatihan GIPA yang dilaksanakan oleh Bandung Plus Support dan Yayasan Spirita

Ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan mobile VCT di wilayahnya masing – masing kepada Ibu hamil, tukang ojek, dan kelompok berisiko seperti pengguna narkoba, waria, dan lain – lain

Ikut serta dalam acara diskusi publik mengenai dampak kriminaslisasi pengguna narkoba terhadap HIV-AIDS bekerjasama dengan Harm Reduction PKBI Jawa Barat

Melakukan kegiatan penyuluhan kepada sekolah – sekolah, karang taruna, Ibu – ibu PKK, majelis ‘talim di wilayahnya masing – masing

Melakukan Pembersihan limbah Jarum suntik di wilayah Babakan Sari dan Kebon gedang dengan melibatkan seluruh masyarakat, puskesmas dan Kelurahan

Mencatat dan menginventarisir jumlah penasun serta odha di wilayahnya masing – masing

Menyediakan dana kesehatan ODHA di wilayah Kebon gedang

Menyiapkan dan mengelola kegiatan pemulasaraan jenasah odha bekerjasama dengan DKM Masjid di wilayah Babakan sari

Melakukan Pos Pemeriksaan kesehatan dasar bagi penasun dan ODHA di wilayah Antapani dan Bajaran

Dalam hal inovasi layanan, wilayah Gedebage dan Ujung Berung, dengan partisipasi masif Warga Peduli AIDS (WPA) dan kader masyarakat lainnya menunjukkan keberhasilan awal dengan sistem kepanjangan layanan Puskesmas melalui apa yang disebut hotspot. Persentase hotspot sebagai sarana komplementer Puskesmas dalam meningkatkan akses layanan jarum suntik steril mencapai 18 dan 19 persen dari penasun di masing-masing wilayah Gedebage dan Ujung Berung.

Patut dicermati untuk wilayah Ujung Berung. Meskipun terdapat 2 Puskesmas di wilayah tersebut yang menyediakan layanan HR (Puskesmas Griya Antapani dan Puskesmas Ujung Berung), hal ini tidak terefleksikan pada kunjungan Puskesmas. Hanya 53 persen penasun di wilayah Ujung Berung yang mengakses layanan di Puskesmas pada 2 bulan terakhir. Bandingkan, misalnya, dengan wilayah Karees atau Bojonagara di mana 100 persen dan 88 persen penasun datang ke Puskesmas pada 2 bulan terakhir. Kendala jarak memberikan kontribusi besar dalam hal ini seperti dekatnya drop-in center PKBI dengan Puskesmas Griya Antapani sehingga penasun lebih memilih datang ke drop-in center daripada ke Puskesmas untuk memperoleh jarum suntik steril, dan letak Puskesmas Ujung Berung yang terpojok di dalam komplek perumahan.

II. Kab/Kota Bandung Tasikmalaya

Agus Riyadi, Han Han, Abdul Chalid, Cecep, Diki, Sony, Achim, Oky, Angga, Anwar

PKBI Tasikmalaya merupakan wilayah pengembangan program harm reduction sejak September 2007, memiliki wilayah jangkauan kota dan kabupaten dengan mengasistensi empat puskesmas, yaitu; Puskesmas Tawang, puskesmas Cihideung, puskesmas Tinewati dan Puskesmas Manonjaya. Penasun yang berada di Tasikmalaya tersebar dan terkonsentrasi di wilayah kota Tasikmalaya dengan estimasi penasun sebesar 895 orang dengan prevalensi penularan HIV sebesar 39,3%, dan Kabupaten Tasikmalaya memiliki estimasi penasun sebanyak 645 penasun dengan Prevalensi penularan HIV sebesar 29,4%.

Tasikmalaya dikategorikan sebagai kota “merah” terkait dengan estimasi dan prevalensi kasus yang disebutkan diatas namun ketersediaan layanan masih sangat rendah, hal tersebut sangat memungkinkan memiliki korelasi dengan rendahnya kesadaran penasun terhadap kebutuhan akses layanan kesehatan dan HIV-AIDS bahkan tidak jarang terjadi migrasi akses dari penasun yang berada di kabupaten ke kota Tasikmalaya atau ke Kota Bandung dalam mengakses beberapa layanan HIV-AIDS

Sampai dengan Agustus 2008, cakupan penasun yang mengakses layanan kesehatan ke puskesmas hanya sebesar 29,5%, dengan rasio pengambilan jarum suntik steril sebesar 1:8,5. Pengambilan jarum suntik steril di puskesmas akan lebih optimal jika didukung oleh strategi penjangkauan dan kesiapan petugas puskesmas yang bersahabat dengan penasun. Berdasarkan dari hasil monitoring bulanan yang dilakukan bersama – sama dengan tim PKBI ke puskesmas atau dengan petugas lapangan, dapat terlihat bahwa kesiapan petugas puskesmas terkendala dengan system informasi dan pendelegasian tugas staff puskesmas dalam memberikan layanan harm reduction, hanya satu puskesmas saja – Manonjaya- yang memiliki tenaga untuk dapat melakukan sosialisasi dan promosi bagi penasun di lapangan.

Sedangkan Layanan metadon di Rumah Sakit yang telah berjalan sejak bulan Februari 2008 masih belum menunjukan hasil yang cukup signifikan dikarenakan penasun yang mengakses layanan tersebut masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa factor, yaitu: (1). Kurangnya kejelasan informasi dari Rumah Sakit dan penguasaan petugas lapangan mengenai pengetahuan manfaat dan dampak buruk metadon, (2). Terjadinya kontraidikasi dalam kreteria inklusi sebagai syarat untuk dapat mengakses layanan metadon sehingga penasun lebih memilih subutex sebagai langkah terapi substitusi, (3). Kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara Rumah Sakit dan Petugas Lapangan dalam mengoptimalisasikan layanan metadon, Rumah Sakit sering kali menyalahkan petugas lapangan jika tidak ada penasun yang mengakses metadon.

Sedangkan strategi penjangkauan yang dikembangkan di lapangan terkendala dengan terjadi “turn Over” diantara petugas lapangan yang cukup tinggi, karakteristik sikap dan mental petugas lapangan yang sangat unik menuntut dilaksanakannya upaya kreatif dan selektif dalam merekrut serta pengelolaan tim.

Upaya lain yang ditempuh dalam mempercepat intervensi program khususnya dalam advokasi kepada pemerintah dan SKPD terkait, HR PKBI Tasikmalaya secara berkesinambungan melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pengurus setempat secara kelembagaan melalui pertemuan yang difasilitasi oleh PKBI Daerah Jawa Barat (Dirpelda). Salah satu rencana yang akan dilakukan bersama – sama dengan pengurus adalah (1). melakukan permohonan hak guna bangunan bagi sekretariat PKBI kepada pemerintah kabupaten Tasikmalaya, (2). Rencana memperluas program male implopment, dan (3). perluasan respon program HIV-AIDS dan keberlanjutan program yang selama ini di laksanakan oleh PKBI di Tasikmalaya.

Hasil dan Analisa

Cakupan Penasun

Dengan empat orang petugas yang bekerja di lapangan, PKBI telah menjangkau sebanyak 176 orang penasun yang berada di wilayah kota/kab termasuk yang berasal dari pesantren Inabah, dengan rata – rata petugas menjangkau sebanyak 13,8% penasun per bulan dan 12% diantaranya telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dikalangan penasun melalui Hotspot yang motori oleh kader – kader yang berada di wilayah; Saguling, Kawalu, Manonjaya, dan Indihiang.

Cakupan penasun yang menjadi salah satu indicator temuan dalam Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh HCPI sangat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah; (1).Terbatasnya Sumberdaya penjangkau yang memiliki pengetahuan dan akses terhadap penasun khususnya di wilayah kabupaten Tasikmalaya, (2). Luasnya wilayah kerja Kabupaten Tasikmalaya yang tidak sebanding dengan rasio petugas lapangan yang tersedia saat ini, (3). Cacatnya pemilihan Puskesmas yang terletak bukan pada area konsentrasi penasun sehingga cakupan penasun di Puskesmas Kabupaten khususnya Manonjaya sangat rendah, rata – rata hanya 0,05% dari target puskesmas yang harus dicapai, (4). Lemahnya system koordinasi dan kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas terkait dengan pelaksanaan program, hal ini dapat dilihat dari sering terjadinya perbedaan pemahaman dan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kegiatan program dan anggaran.

Letak puskesmas pemberi layanan harm reduction yang saat ini ada sangat kurang mewakili wilayah – wilayah yang menjadi konsentrasi penasun, baik di kota maupun Kabupaten sehingga pengembangan puskesmas menjadi prioritas yang harus dilakukan. Puskesmas yang memerlukan tindak lanjut kedepan untuk dijadikan sebagai tempat pemberi layanan harm reduction adalah; puskesmas Cipedes, Puskesmas Cikahuripan, dan Puskesmas Kawalu.

Menjadikan puskesmas tersebut sebagai satelite puskesmas lain yang telah menjalankan program HR merupakan salah satu alternative yang dapat diambil dalam mengembangkan layanan HR di puskesmas atau melalui MoU/ kesepakatan dengan Dinas Kesehatan setempat agar seluruh dana dan kegiatan di konsentrasikan di Dinas Kesehatan sehingga puskemas manapun dapat memberikan layanan harm reduction atas persertujuan Dinkes, petugas lapangan dapat berperan untuk memberikan penguatan dan capacity building bagi petugas – petugas puskesmas bersama dengan Dinas Kesehatan setempat.

Dengan demikian cakupan terhadap penasun yang mengakses puskesmas dapat terdongkrak dan mengarah pada sustainabity program di Kota/Kab Tasikmalaya.

Puncak keberhasilan Tasikmalaya dalam menjangkau penasun baru, terjadi pada kuarter ke 2 bulan Januari 2008, sedangkan frekuensi tersering dalam menemui penasun lama terjadi pada kuartal ke 3 bulan Mei 2008

Yang menjadi tantangan terbesar terjadi di wilayah kabupaten dikarenakan karakteristik penasun yang memiliki mobilitas tinggi dan sebagian besar memilih bekerja di luar Tasikmalaya seperti Jakarta, Bandung, dan kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Dapat dilihat dari cakupan penasun yang mengakses puskesmas akan sangat besar pada saat – saat hari Libur nasional atau libur panjang.

Pengetahuan dan Akses penasun terhadap Puskesmas

Walaupun mayoritas penasun telah mengetahui bahwa di puskesmas terdapat layanan harm Reduction namun dengan masih adanya pendekatan petugas lapangan dari LSM lain yang memberikan secara langsung atau “delivery” menjadi factor malasnya penasun untuk mengakses layanan jarum suntik steril maupun materi lainnya di puskesmas.

Seperti yang terlihat didalam grafik, 65,5% penasun yang dijangkau oleh PKBI secara konsisten telah dapat mengakses layanan jarum suntik steril di puskesmas walaupun frekuensi tingkat kunjungannya masih cukup rendah hanya dibawah 3% dari target.

Sedangkan kesadaran penasun untuk memeriksakan diri secara dini terkait dengan kesehatan dan potensi Infeksi Oportunistik masih sangat rendah khususnya pada jumlah penasun yang melakukan pemeriksaan Infeksi Menular Seksual, kemungkinan yang dapat menjadi penyebabnya adalah;(1). Kesadaran penasun dalam menggunakan kondom sudah sangat tinggi, sehingga kasus IMS di Tasikmalaya rendah, (2). Kurangnya fasilitas dan akses yang dapat dimanfaatkan penasun terkait dengan pemeriksaan IMS, (3). Ketidaktahuan penasun akan layanan IMS yang ada di Tasikmalaya dikarenakan terbatasnya media Informasi yang dapat diberikan, (4). Masih melekatnya budaya malu jika diketahui oleh Petugas lapangan bahwa telah terkena IMS.

Hampir 62,9% penasun yang mengikuti pre konseling HIV telah diambil darahnya melalui beberapa tempat yang ada di Tasikmalaya seperti Puskesmas dan Rumah Sakit, 72% diantaranya telah mengakses layanan ARV secara konsisten.

Kendala dalam Akses Layanan HR di Puskesmas

Kentara sekali bahwa Harm Reduction/HIV-AIDS masih belum dapat terintegrasi dengan layanan lain yang ada dipuskesmas, bukan hanya di Tasikmalaya namun di kota/Kab lain pun sama, hanya saja di Tasikmalaya sempat terjadi pemberhentian puskesmas yang melakukan layanan Harm Reduction. Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya seharusnya tidak menghentikan puskesmas tersebut melainkan mengembangkannya dan membiarkan puskemas Ciawi tetap melaksanakan layanan Harm Reduction dengan ataupun tanpa dana dari HCPI karena itu merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan yang terintegrasi dengan layanan lainnya secara menyeluruh. HIV-AIDS masih belum dianggap sebagai sebuah permasalahan kesehatan secara umum.

Kendala terbesar penasun dalam mengakses layanan HR di Puskesmas dipengaruhi pula oleh kesiapan petugas puskesmas dalam memberikan layanan, Jika di Puskesmas Tawang dan Cihideung telah dapat memberikan pelayanan yang optimal, sarana promosi menjadi prioritas penting untuk dapat meningkatkan cakupan penasun pada periode berikutnya, namun Sampai dengan Agustus 2008 puskesmas di Kabupaten hanya mencakup rata – rata sekitar 1 – 8 orang penasun per bulan dengan rasio pengambilan jarum suntik steril sebesar 10:313

Puskesmas Manonjaya walaupun memiliki tenaga puskesmas di lapangan dan dibantu oleh salah satu kader warga, factor alur dan mekanisme pelayanan HR masih dianggap belum “friendly” oleh penasun dan diperparah dengan lokasi puskemas yang sangat jauh serta tidak berada dalam area konsentrasi penasun sehingga semakin menurunkan angka cakupan penasun yang mengaksesnya.

Dengan menyiapkan papan petunjuk bagi penasun di puskesmas dan tempat yang mudah dijangkau tanpa harus melalui kerumunan orang banyak, akan menjadi peluang besar dalam mempermudah penasun ketika harus datang sendiri tanpa didampingi petugas lapangan.

Patut dipertimbangkan bahwa kesiapan petugas puskesmas cihideung dalam melakukan pencatatan dan administrasi serta registrasi pasien secara elektronik untuk tetap difasilitasi dan dipersiapkan guna mengoptimlisasikan pelaporan kepada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, dikarenakan seringkali pelaporan tersebut telambat baik dari Dinas Kesehatan maupun puskesmas sehingga Prioritas singkronisasi dan koordinasi data perlu untuk ditingkatkan kembali dengan melibatkan Dinas Kesehatan agar tidak terjadi keterlambatan dan kesalahan dalam pelaporan.

Partisipasi Penasun

Beberapa strategi dan inovasi telah dikembangkan HR PKBI Tasikmalaya dalam melibatkan penasun sebagai subjek, hal ini dapat dilihat dari banyaknya penasun yang mampu menjadi penghubung informasi dan layanan, salah satunya melalui hotspot/Pos Informasi warga. Sekitar 71,42% penasun dapat mendistribusikan informasi yang di sampaikan oleh petugas lapangan dan menyampaikannya kembali serta mengajak penasun yang lain untuk mengakses layanan di puskesmas.

Tingkat ketergantungan penasun kepada petugas lapangan mulai memperlihatkan indikasi kemandirian, contohnya beberapa penasun yang terdesak kebutuhan layanan pemeriksaan kesehatan dasar mampu untuk mengeluarkan biaya secara personal atau bahkan mereka melakukan patungan secara bergilir, artinya ketersediaan Dana akan selalu ada jika penasun lainnya mengalami hal yang sama ketika membutuhkan akses layanan kesehatan dengan biaya besar.

Patisipasi Masyarakat

Kondisi dan karakteristik masyarakat Tasikmalaya yang sangat religious ternyata tidak terlalu menyulitkan petugas lapangan untuk mempengaruhi dan mengajak serta terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS melalui program Harm Reduction, hal tersebut dapat dilihat dari respon positif beberapa tokoh agama maupun tokoh masyarakat termasuk sebuah institusi pesantren yang ada di Tasikmalaya dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan terkait dengan isu HIV-AIDS. Salah satu kader warga yang ikut terlibat secara aktif dan bekerjasama dengan puskesmas telah terbangun di Kabupaten Tasikmalaya, secara bersama – sama memberikan pelayanan rujukan dan pelayanan harm reduction.

Kegiatan – kegiatan lain yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam hal ini Warga Peduli AIDS adalah dengan melakukan kegiatan – kegiatan sosialisasi ke sekolah – sekolah terdekat dengan wilayah warga tersebut, diantaranya yang dilakukan oleh warga saguling dan kawalu, Partisipasi masyarakat telah membawa dampak pada munculnya penasun baru yang selama ini belum terjangkau dan dapat dirujuk secara langsung oleh warga ke Puskesmas. Secara keseluruhan masyarakat yang telah menjadi kader Warga Peduli AIDS sebanyak 19 orang sampai dengan Agustus 2008

III. Kab/Kota Bandung Cirebon

Dian Mardiana, Arip Amin, Dedi Degon, Tri Nopi, Hamid, Olik, Sobri, Sofyan, Hendra

Perubahan indicator program dan pertanggungjawaban yang di pusatkan di Jawa Barat sedikit mempengaruhi motivasi dan strategi kerja di lapangan maupun administrative, kesepakatan yang dibangun pada awal program mampu mengarah pada komitmen positif dalam mengembangkan kompetensi serta kapasitas tim dalam memperkuat PKBI Cirebon sebagai sebuah Lembaga.

Puskesmas Drajat, Puskesmas Larangan, Puskesmas Kedawung, Puskesmas Plumbon dan Puskesmas Sindang Laut merupakan puskesmas yang menjadi wilayah asistensi PKBI Cirebon sejak peran organizer yang berada di bawah puskesmas digantikan secara keseluruhan oleh LSM pada September 2007, bisa dikatakan hampir seluruh pihak (Puskesmas dan LSM) harus mengalami penyesuaian, Petugas lapangan harus mampu membagi prioritas kerjanya diantara penasun, Warga masyarakat, dan Puskesmas dalam rangka mengintegrasikan Harm Reduction pada kerangka layanan kesehatan masyarakat dibawah supervise Dinas Kesehatan setempat.

Kendala – kendala internal seperti pembagian wilayah kerja dan kuantitas capaian di lapangan mewarnai perubahan – perubahan konsep dan peran yang disebutkan diatas. Dukungan dari Pengurus Cabang Cirebon mampu mengsinergiskan kerja – kerja advokasi dan keberlanjutan Lembaga, salah satunya adalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan pengangkatan Direktur Pelaksana Cabang pada bulan Mei No. 08/PKBICrb/V Tahun 2008. Surat Keputusan tersebut merupakan sebuah terobosan baru dalam mengangkat eksitensi lembaga untuk melaksanakan program – programnya.

Inovasi – inovasi kerjasama dalam membentuk kesadaran dan mengarahkan penasun untuk mengakses layanan jarum suntik steril ke puskesmas tidak dapat dilakukan secara optimal mengingat puskesmas Larangan menolak memberikan layanan jarum suntik steril kepada penasun walaupun Puskesmas tersebut merupakan Puskesmas prioritas dan tertuang dalam bentuk kerjasama antara Indonesia HIV/AIDS Prevention and Care Project Phase 2 dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Yang patut dicermati, kedekatan Kepala Puskesmas Larangan dengan penasun menandakan efektifnya komunikasi dan kerjasama yang dibangun oleh Puskesmas tersebut dengan penasun namun perlu disikapi secara proporsional karena disisi lain mungkin berpotensi untuk mengakibatkan permasalahan baru dalam kemandirian penasun, dari empat wilayah puskesmas yang ada di Cirebon, wilayah larangan merupakan area konsentrasi penasun yang terbanyak namun tidak pernah ada gejolak diantara penasun terhadap tidak adanya layanan jarum suntik steril di Puskesmas Larangan.

Beberapa poin dari hasil monitoring dan evaluasi serta diskusi dengan HCPI melibatkan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat, diantaranya; (1). Penasun di wilayah Puskesmas Larangan tidak lagi membutuhkan jarum suntik steril karena telah memiliki kesadaran dan kemandirian dengan membeli jarum suntik steril secara personal ke Apotik atau tempat lainnya atau bahkan mayoritas penasun sudah berhenti dan tidak melakukan perilaku yang berisiko, (2). Penasun memilih melakukan pengambilan jarum suntik steril ke Puskesmas lain yang terdekat (Puskesmas Drajat) atau melalui Hotspot.

Tantangan terbesar yang dialami petugas lapangan dalam mengintegrasikan layanan harm reduction di Puskesmas adalah lemahnya koordinasi dan komunikasi antara Dinas Kesehatan dengan Puskemas khususnya di Kabupaten Cirebon, salah satunya mengenai mekanisme distribusi informasi kegiatan Harm Reduction yang harus dilakukan, upaya – upaya koordinasi dan advokasi dilakukan melalui metode konsultasi dan konfrontasi secara formal maupun informal dengan melibatkan coordinator.

Sampai dengan Agustus 2008, 95% kegiatan telah terealisasi dengan pertumbuhan capaian sasaran kepada penasun sebesar 8,5% dan 65% penasun terlibat dalam kegiatan – kegiatan pencegahan dan penanggulangan.

Hasil dan Analisa

Cakupan Penasun

Dengan rata – rata intensitas kunjungan ke penasun sebesar 6,7% per masing – masing petugas lapangan per bulan, PKBI Cirebon telah dapat mencakup sebanyak 456 orang penasun sejak September 2007. Keseluruhan penasun yang terjangkau tersebar di seluruh kota/Kab meliputi wilayah Kedawung, Larangan, Plumbon, Sindang laut, drajat dan wilayah – wilayah lain yang berada diluar wilayah kerja 5 puskemas prioritas.

Hampir 239 orang diantaranya merupakan penasun yang aktif berpatisipasi dalam melakukan upaya – upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di wilayahnya masing – masing. Didukung karakteristik penasun Cirebon yang cukup kritis, beberapa kader yang terlatih telah mampu mengorganisir dirinya untuk ikut terlibat dalam beberapa organisasi yang ada di Cirebon bahkan tidak jarang terjadi sedikit persaingan menuju peningkatan pemberdayaan diantara mereka.

Secara umum pembentukan hotspot/pos informasi telah menunjukan kemajuan yang cukup berarti, hal ini dapat dilihat dari tingginya distribusi materi harm reduction didalam hotspot, namun sering kali terkendala oleh kesiapan dan lemahnya pelayanan yang diberikan oleh puskesmas ketika hotspot secara pro akltif menjadi pilihan lain penasun dalam mendapatkan akses jarum suntik steril.

Secara konsep, Hotspot berperan sebagai alternatif tempat untuk akses jarum suntik steril, namun sering kali penasun masih memilih hotspot sebagai pilihan utama karena masih kurangnya konsistensi jam operasional hotspot itu sendiri sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi friksi diantara puskesmas dan petugas lapangan yang berakibat pada menurunkannya angka cakupan penasun yang mengakses di puskesmas.

Puncak keberhasilan PKBI Cirebon dalam menjangkau penasun baru terjadi pada kuartal ke 2 bulan April 2008 sebanyak 19 orang, dan frekuensi pertemuan tersering terjadi pada kuartal ke 3 bulan Juli 2008 sebnayak 101 orang.

Sedangkan di wilayah kerja Lapas, petugas lapangan rata – rata dapat melakukan tatap muka dengan WBP sebanyak 1,2% dari total penghuni lapas yang ada, hal tersebut dikarenakan frekuensi intensitas penjangkauan yang dilakukan di lapas hanya dilakukan satu minggu satu kali oleh satu orang petugas lapangan. Kesempatan terbesar untuk dapat melakukan tatap muka dengan WBP adalah saat dilaksanakan pelatihan kader WBP secara berkala.

Pengetahuan dan Akses penasun terhadap Puskesmas

Ada beberapa hal yang menarik dari pengorganisasian penasun yang dilaksanakan oleh kader di Cirebon, salah satunya yang tergabung dalam organisasi Cirebon Addict Community (CAC) dimana penasun yang tergabung dalam kelompok ini telah mampu melakukan kerja – kerja advokasi kepada Dinas kesehatan Kota dan Kasat Narkoba Polresta Cirebon. Hal ini menunjukan bahwa proses pendistribusian informasi dan pengetahuan yang dilakukan oleh petugas lapangan cukup berhasil mengubah pemikiran penasun yang ada di Cirebon.

Sedangkan dengan meningkatnya pengetahuan penasun tersebut masih belum memiliki hubungan yang relevan dan sebanding dengan tingkat akses pengambilan jarum suntik steril penasun dan layanan kesehatan di puskesmas, Sampai dengan Agustus 2008, walaupun jumlah penasun yang mengakses puskesmas untuk jarum suntik steril cukup tinggi namun rasio jumlah jarum suntik yang diambil dengan jumlah penasun masih sangat rendah yaitu 10:102

Bahkan ketika puskesmas Larangan tidak melayani pertukaran jarum suntik steril, penasun tidak melakukan kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhannya terhadap jarum, hal ini kesadaran dan kemampuan kritis penasun masih kontraindikasi dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Cirebon khususnya terhadap permasalahan penasun itu sendiri.

Kerjasama – kerjasama terkait dengan poin monitoring dan evaluasi seperti Singkronisasi data dan promosi puskesmas dilakukan melalui kegiatan – kegiatan bersama yang dilakukan antara penasun, warga Peduli AIDS dan puskesmas itu sendiri, misalnya pada kegiatan pemusnahan jarum suntik bekas, pertemuan kelompok aksi, dan lain – lain.

Sedangkan pada cakupan penasun yang mengakses layanan kesehatan, hamper 89% penasun telah memanfaatkanya,

Kendala dalam Akses Layanan HR di Puskesmas

Keterbukaan serta kemampuan pemahaman penasun dalam mengakses kebutuhannya masih terkendala oleh pemerataan layanan yang diberikan oleh puskesmas, khususnya bagi penasun yang berada diluar wilayah jangkauan puskesmas prioritas. Factor jarak dan keamanan menjadi kendala terbesar yang dialami oleh penasun, hotspot yang mengambil aih peran tersebit selama ini telah membuat sebuah pengalaman untuk mengembangkan puskesmas yang memberikan layanan HR dan HIV-AIDS.

Penangkapan terhadap penasun yang diduga mengedarkan narkoba masih kerap terjadi, hal ini yang dianggap melatarbelakangi awal ketakutan dan kekhawatiran puskesmas larangan dalam menjalankan program layanan Jarum Suntik Steril. Faktor lain yang masih mewarnai kendala penasun adalah factor kesiapan dan alur layanan puskesmas yang di laksanakan saat ini, walaupun tidak semua puskesmas memiliki masalah dalam factor ini namun mekanisme koordinasi dan pendelegasian petugas jaga yang melayani layanan HR masih perlu ditingkatkan.

Sedangkan kesiapan petugas puskesmas dalam melakukan administrasi pencatatan direalisasikan secara bervariasi, salah satunya dengan dikeluarkannya kartu pasien yang dibagikan kepada penasun dibantu oleh petugas lapangan. Setiap puskesmas memiliki warna dan jenis pencatatan yang berbeda sehingga tidak menutup kemungkinan satu penasun memiliki lebih dari satu kartu. Masih terjadi pula penasun yang mengakses layanan jarum suntik steril maupun kesdas secara lintas kota/Kab, hal tersebut karena didorong oleh; (1). Kekhawatiran penasun jika diketahui oleh keluarga, (2). Penasun memiliki Base tongkrongan yang berbeda dengan domisili tempat tinggalnya, (3). Pendegelasiaan penasun kepada penasun lainnya yang berada diwilayah yang berbeda untuk melakukan pengambilan jarum suntik steril cukup tinggi, (4). Hotspot melakukan jam operasional bersamaan dengan jam operasional puskesmas,sehingga penasun lebih memilih hotspot sebagai tempat utama pengambilan jerum suntik steril.

Partisipasi Penasun

Keberpihakan penasun terhadap dirinya sendiri diperlihatkan oleh mereka melalui kesadaran membentuk oraganisasi – oraganisasi tematik dengan isu pengguna narkoba, mereka terlibat secara langsung dalam proses – proses advokasi memperjuangkan hak terhadap kebutuhan layanan kesehatan dan pemberdayaan. Kemampuan mereka dalam berorganisasi telah membawa mereka pada penguatan pembentukan jaringan yang bukan saja jaringan yang ada di Cirebon melainkan meluas pada jaringan kerjasama dengan pihak – pihak yang berada diluar Cirebon.

Keberhasilan melibatkan penasun dalam isu narkoba dan HIV-AIDS ini perlu diharmonisasikan dengan peran – peran yang dibentuk dimasyarakat sehingga terbentuk sebuah system kerjasama dan pola harmonisasi dalam menyepakati sebuah kegiatan yang dapat dirasakan secara nyata oleh semua pihak dengan memanfaatkan hotspot sebagai pusat kegiatan masyarakat terkait narkoba dan HIV-AIDS

Dengan demikian partisipasi serta keterlibatan penasun akan mampu mengakomodir secara optimal kebutuhan – kebutuhan penasun selain layanan kesehatan dan akses jarum suntik steril, tantangan terbesar adalah membentuk proses – proses kesamaan terhadap perbedaan stigma dan diskriminasi yang selama ini terjadi.

Keterlibatan penasun didalam hotspot mengarah pada efektifitas dan kemudahan penasun dalam mendapatkan jarum suntik steril dengan rata – rata satu orang kader penasun mendidik 5 – 10 orang penasun lainnya per wilayah, potensi ini dapat dikembangkan menjadi sebuah hotspot yang berdaya guna dan efisien, salah satunya dengan seringnya hotspot dijadikan tempat untuk melakukan diskusi, pertemuan dan sharing penasun.

Patisipasi Masyarakat

Keterlibatan warga melalui WAPA (Warga Peduli AIDS) telah mengarah pada upaya – upaya preventif yang dilakukan di wilayahnya masing – masing, misalnya didesa Sutawinangun, warga secara pro aktif mengadakan sosialisasi HIV-AIDS dasar yang di laksanakan di balai desa, pertemuan tersebut dihadiri oleh Ibu-ibu PKK, perwakilan RT dan RW dan Bapak Kuwu beserta Staffnya.

Patut di pertimbangkan bahwa beberapa WAPA yang berada di wilayah kerja puskesmas prioritas telah membuat sebuah kesepakatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS diwilayahnya masing –masing dalam bentuk kesepakatan tertulis antara Pos Informasi/Hotspot dengan Puskesmas setempat, namun pada akhirnya kesepakatan tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena yang menandatangani kesepakatan tersebut adalah PKBI dan PKM.

Warga Peduli AIDS (WAPA) yang intensif mendapatkan asistensi dari petugas lapangan diantaranya WAPA yang berada di wilayah Arjawinangun, Kedawung dan Lemahabang, kegiatan lain yang dilakukan sebagai bentuk upaya pro aktif warga terhadap permasalahan HIV-AIDS adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan di tingkat remaja dan masyarakat bersama LSM Woman Crisis Centre (WCC) Mawar Bulqis Cirebon dan Ikatan Dokter Indonesia Cirebon.

Yang menarik dari partisipasi Warga Peduli AIDS adalah terlibatnya dua orang kader WAPA di desa Sindang Laut (sdr. Jaenal dan Ibu Saminah) yang melakukan penjangkauan kepada penasun dan merujuk penasun tersebut guna melakukan pemeriksaan kesehatan dasar ke PKM Sindang Laut.

Berbeda dengan WAPA di Kecamatan Lemah Abang, di Kecamatan Arjawinangun Kab. Cirebon banyak kader yang melakukan kerja-kerja pengorganisasian sampai ke level RW dan RT di wilayahnya masing-masing, bahkan mereka (kader WAPA Arjawinangun/Desa Tegal Gubuk Bapak Mahya dan Ibu Sa’diah-red) telah berhasil melaksanakan acara Malam Renungan AIDS Nusantara 2008.

Kegiatan lain yang dilakukan di kelurahan Pekiringan yaitu sosialisasi dan rapat kordinasi kader tingkat kelurahan, yang menghasilkan kesepakan perluasan respon sampai ketingkat kecamatan dan rencana membentuk kader WAPA se Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, serta akan menggalang dana dari Camat, Lurah dan Pengusaha Cirebon Super Blok yang berlokasi di kecamatan kesambi Kota Cirebon untuk pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS diwilayahnya secara mandiri.

Rekomendasi

Melihat keberhasilan – keberhasilan dan keterbatasan yang telah dialami selam satu tahun program ini, berikut beberapa rekomendasi yang dapat menjadi alternative pilihan guna mengoptimalisasi kerja tim HR PKBI Jawa Barat yang ada di Bandung, Cirebon, Tasikmlaya dan Sumedang ;

1. Meningkatkan frekuensi kunjungan dan koordinasi pada semua level pemerintahan (Bupati, Walikota, Dinkes, Dinsos, BKB, KPA, Puskesmas, dll) yang dilakukan oleh staff sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai langkah advokasi dalam memperluas respond dan kesamaan tujuan.

2. Menggiatkan pejangkauan di wilayah besaran Kabupaten, Perlu dikembangkan juga bagaimana memanfaatkan Puskesmas – puskesmas yang berstatus Dengan Tempat Perawatan (DTP) sehingga memperpanjang jam layanan untuk layanan jarum suntik steril

3. Mengubah strategi penjangkauan, Dominasi petugas lapangan dalam pemberian informasi harus dapat diimbangi dengan penguatan kader masyarakat dan Warga Peduli AIDS setempat. Intensitas penjangkauan di wilayah kota harus memiliki rasio sebanding di wilayah kabupaten di mana hotspot mempunyai peran cukup aktif sebagai kepanjangtanganan Puskesmas dalam menyediakan layanan HR

4. Membantu Puskesmas dalam menyediakan informasi alur dan petunjuk layanan di Puskesmas. Media yang digunakan dapat berupa leaflet, brosur, atau papan petunjuk di Puskesmas sebagai upaya propmosi puskesmas kepada penasun dan masyarakat.

5. Mengusulkan kepada Dinas Kesehatan untuk menjajaki kemungkinan penyediaan layanan ARV dan opiat substitusi oral di Puskesmas. Indikasi lebih adalah tingginya angka drop out di Klinik Metadon

6. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan puskesmas terkait dengan pencatatan kunjungan petugas lapangan, kunjungan pasien dan rujukan serta pelaporan yang dilakukan oleh coordinator lapangan dan atau petugas lapangan.

7. Meningkatkan frekuensi pertemuan dengan penasun dan warga (lama maupun Baru) dengan menggunakan skala prioritas dan rencana kerja mingguan/Bulanan yang diasistensi oleh coordinator lapangan.

8. Mengoptimalkan kerja – kerja hotspot dengan lebih sistematis melalui pembagian peran penasun di dalam masyarakat termasuk memfasilitasi mereka dalam menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan hotspot yang didukung masyarakat.

9. Melakukan proses transformasi kepada puskesmas mengenai metode kerja pendekatan penasun dalam rangka mengenalkan hotspot, optimalisasi penguasaan wilayah rentan, cakupan serta membangun kepercayaan penasun kepada puskesmas.

10. Mengelola pertemuan – pertemuan (Penasun, Warga, Pasangan/keluarga) berdasarkan tingkat intensitas kunjungan dan informasi yang diberikan petugas lapangan sebelumnya pada saat melakukan penjangkauan.

11. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan, staff/petugas lapangan mengenai program (tujuan,kerangka kerja, indicator, dan hasil akhir), dan permasalahan lapangan seperti nilai – nilai, karakter, budaya, dlll (penasun dan warga), melalui diskusi – diskusi dan atau penguatan capacity building, termasuk lebih selektif dalam melakukan recruiting personel.

12. Meningkatkan dan melakukan koordinasi dengan pengurus PKBI di masing – masing kota dan kabupaten secara berkala, termasuk meningkatkan upaya – upaya kegiatan bersama dengan pengurus.

13. Membangun kerjasama dan kesepakatan bersama – sama dengan warga yang dapat diimplementasikan dalam bentuk kegiatan langsung dan dapat dirasakan manfaatnya bagi penasun dan warga masyarakat itu sendiri.

REFERENSI

1. Rahadi, A (2008), Evaluasi Kerjasama PKBI – Puskesmas Kota/Kab. Bandung & Kab. Sumedang dan Tasikmalaya, Bahan presentasi evaluasi PKBI 30 April 2008, Bandung, Jawa Barat;

2. Habassiyah (2008), Evaluasi kerjasama PKBI – Puskesmas Kota/Kab Cirebon, Bahan presentasi Evaluasi

3. Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2006), Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 568/MENKES/SK/VIII/2006 mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Depkes RI, Jakarta;

4. Dinas Kesehatan Kota Bandung (2008), Capaian Program Harm Reduction di Kota Bandung, Bahan presentasi Pertemuan Re-Sosialisasi Program Harm Reduction di Puskesmas Garuda 23 Juli 2008, Bandung, Jawa Barat;

5. Dinas Kesehatan Kota/Kab Tasikmalaya, Capaian program Harm Reduction, Bahan presentasi pertemuan regional, September 2008

6. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat, sub Dinkes Cirebon, Laporan Akhir tahun program Harm Reduction

7. IHPCP (2008), Dinkes Prov Monthly Indicator Report, AusAID, Bandung, Jawa Barat.

8. Klinik PTRM Rumah Sakit Hasan Sadikin (2008) dan RSUD Tasikmalaya, Laporan Triwulan Klinik PTRM

9. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (2008), Country Report on the Follow-up to the Declaration of Commitment on HIV/AIDS (UNGASS) Reporting Period 2006 – 2007, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Jakarta;

10. Vickerman,dkk (2008), Assessing the Cost-effectiveness of Interventions Linked toNeedle and Syringe Programmes for Injecting Drug Users: An Economic Modeling Report (Executive Summary) [online], tersedia di http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/ NSPEconomicmodellingExecsummaryJune08.pdf [diakses 29 Agustus 2008]

11. Laporan Naratif dan kuantitatif Bulanan Harm Reduction PKBI Jawa Barat, Laporan Kuantitatif Brad Otto, dan Evaluasi Program HCPI – PKBI Jabar

________________________________________________________

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: