//
you're reading...
Testimonial

Arry Lesmana – HCPI Jabar

Perluasan Program Harm Reduction di Jawa Barat

Bandung, 7 Desember 2006

Program Pengurangan Dampak Buruk (Harm Reduction) penularan HIV/AIDS di kalangan Pengguna Napza Suntik di Jawa Barat, terutama di Kota Bandung telah dikembangkan sejak tahun 2000. Semula Program Harm Reduction dilakukkan melalui penjangkauan, sterilisasi dengan pemutih, dan pendampingan Penasun dalam mengubah perilaku yang lebih aman. Lembaga Donor yang mendukung kegiatan tersebut adalah Aksi Stop AIDS – FHI USAID dan Yayasan Bahtera sebagai lembaga pelaksananya.

Pada tahun 2004, Indonesia HIV/AIDS Prevention & Care (IHPCP) Kemitraan Australia Indonesia mulai mengembangkan Program Harm Reduction (HR) melalui Penjangkauan dan Pertukaran Jarum Steril (Needle Syringe Exchange Program). Langkah awal dalam menyusun program ini di Jawa Barat adalah mendorong adanya Kelompok Kerja HR Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Jawa Barat.

Melalui rekomendasi dari Pokja HR dan disetujui oleh pihak Sekretariat KPAP, Program Penjangkauan dan Pertukaran Jarum Steril dilaksanakan di Bandung dan sekitarnya oleh Yayasan Grapiks, Rumah Cemara, dan PKBI Jawa Barat. Selain itu program sosialisasi dan pencegahan penularan HIV/AIDS di kalangan warga binaan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang menangani tahanan kasus Napza dilakukan pula.

Wilayah prioritas pada awalnya dikonsentrasikan di Bandung dan sekitarnya, Lapas Banceuy Bandung, dan Rutan Kebon Waru Bandung. Namun pada tahun 2005, program ini diperluas wilayahnya di Kabupaten/Kota Cirebon, Cianjur, dan Sukabumi termasuk di Lapas Gintung Cirebon, Rutan Sukabumi, dan Rutan Cianjur.

Kendala yang sering dialami oleh petugas lapangan LSM Mitra IHPCP Jawa Barat adalah perlindungan hukum pelaksanaan program ini. Tidak semua polisi mengerti dan menyetujui program ini terlebih lagi Undang-Undang Psikotropika dan Narkotika masih belum memfasilitasi program ini. Tidak sedikit pelaksana lapangan program ini harus berhadapan dengan pihak kepolisian, terutama mereka yang memiliki latar belakang pengguna Napza aktif.

KPAP dalam menyingkapi permasalahn tersebut bersama IHPCP bekerjasama dengan Polda Jawa Barat pada tahun 2005 menyelenggarakan Sosialisasi Program Harm Redcution bagi Petugas Kepolisian di Polwiltabes Bandung, Wilayah Bandung Barat, Tengah, dan Timur. Hasilnya, 30% Polisi yang mengikuti kegiatan ini tetap memegang UU Psikotropika dan Narkotika.

Selain itu, upaya KPAP dan Polda Jawa Barat dalam mencari titik terang pelaksanaan program ini adalah dengan mengembangkan Kesepakatan (Memorendum of Understanding) antara KPAP dan Polda, namun itu pun tidak bisa terjadi karena pihak Polda pada saat itu tidak bisa menandatangani kesepakatan tersebut karena terhalang oleh peraturan perundangan yang ada. Namun titik terang yang cukup berarti adalah karena program HR sudah menjadi program KPAN dan KPAP Jawa Barat maka Polda Jawa Barat sudah seharusnya mendukung program HR tanpa harus ada Kesepakatan, yang dibutuhkan adalah panduan-panduan yang menjadi pagar pelaksanaan program ini. KPAP bersama Polda Jawa Barat akhirnya menyusun buku saku pelaksanaan program HR bagi petugas lapangan pelaksana program HR.

Pada semester akhir 2005, IHPCP dalam rangka memperkuat institusi kesehatan pemerintah, seperti Dinas Kesehatan dan Puskesmas mulai diajak untuk mengembangkan program HR, Dinas Kesehatan Kota Bandung dan 3 Puskesmas, yaitu Puskesmas Buah Batu, Garuda, dan Sarijadi bersama-sama mengembangkan program ini. Khusus di 3 Puskesmas selain penyediaan pelayanan kesehatan dasar, dan konseling, Pertukaran Jarum juga dilakukan di 3 Puskesmas tersebut. Dinas Kesehatan Kota Bandung bertugas mendorong terjadinya kolaborasi antara LSM dan Puskesmas dalam mengembangkan program HR dan juga program penanggulangan HIV/AIDS lainnya yang lebih terintegrasi.

Kendala yang dihadapi pada awal mengembangkan program HR di Puskesmas adalah timbulnya rasa takut Penasun dalam mengakses jarum steril. Rasa takut tersebut sangatlah wajar karena mereka takut ditangkap atau diawasi polisi ketika datang ke tempat umum seperti Puskesmas. Kebijakan Napza di Indonesia yang memandang Pengguna Napza sebegai kriminal menyebabkan Penasun dan pengguna Napza lainnya lebih banyak bersembunyi hal ini malah menjauhkan mereka dari layanan kesehatan yang ada, padahal mereka juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan Ketersembunyian mereka menyebabkan kurang terkontrolnya penyebaran HIV/AIDS dikalangan mereka, pasangannya, bahkan bayi yang dilahirkannya.

Namun telah terbukti, dengan menumbuhkan rasa percaya kepada Penasun oleh pihak Puskesmas secara bertahap Penasun merasa aman datang ke Puskesmas untuk mendapatkan suntikan steril, kondom, informasi, konseling, dan pelayanan kesehatan dasar. Hingga saat ini, Penasun yang datang ke Puskesmas masih sedikit karena Penasun masih merasa nyaman mendapatkan suntikan steril di LSM terlebih lagi kerap kali pekerja lapangan mendatangi Penasun dan membagi-bagikan paket suntikan steril.

Kota Bandung memiliki dua kekuatan yang bisa disinergikan menjadi kekuatan yang lebih besar lagi dalam progam HR. Sekalipun LSM mampu meraih lebih banyak Penasu namun memiliki keterbatasan dana dan cenderung tergantung dengan lembaga donor sedangkan Puskesmas sekalipun baru mampu meraih sedikit Penasun, namun tidak tergantung sepenuhnya kepada lembaga donor, dana APBN/D/K/K dapat juga mendukung program HR di Puskesmas. Hal yang tidak dapat dipungkiri, LSM harus membantu Penasun dapat mengakses paket suntikan steril di Puskesmas apalagi jika LSM tidak memiliki dana lagi untuk program HR.

Salah satu pembelajaran pengembangan program HR di Puskesmas adalah bahwa lembaga pemerintah sebenarnya mampu menanggulangi HIV/AIDS tidak hanya LSM. Seiring dengan meningkatnya komitmen dan kemampuan pemerintah dalam mengembangkan program HR maka IHPCP, FHI ASA mendukung KPAP Jawa Barat untuk memperluas program HR terutama peningkatan akses suntikan steril di 33 Puskesmas di 15 Kabupaten/Kota dimana terdapat populasi Penasun yang cukup tinggi.

Pertama-tama KPAP Jawa Barat membentuk Tim Scaling Up HR Program yang terdiri dari Sekretariat KPAP, Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Provinsi, dan lembaga Bantuan Internasional. Berdasarkan SK Wakil Gubernur selaku Ketua KPAP Jawa Barat tim ini bertugas menyusun proposal Rencana Aksi Pengurangan Dampak Buruk di Kalangan Pengguna Napza Suntik di Jawa Barat. Rencana Aksi tersebut selesai disusun pada bulan February 2006.

IHPCP berdasarkan Rencana Aksi yang disusun bersepakat untuk mendukung 33 Puskesmas, termasuk 3 Puskesmas di Bandung yang sudah lebih dulu melaksanakan program HR. maka untuk mempersiapkan 30 Puskesmas baru, IHPCP memperkuat Dinas Kesehatan sebagai leading sector rencana aksi ini melalui pelatihan-pelatihan dan workshop pada bulan Mei 2006.

Konsep program yang dikembangkan di Puskesmas adalah program yang mampu dilanjutkan oleh APBD. Agar program HR bisa dilanjutkan oleh APBD, maka program HR yang bisa dikembangkan adalah program yang didukung oleh kelompok masyarakat yang mampu menolong dirinya sendiri (self help groups). Konsep ini berbeda dengan konsep pelaksanaan program HR di LSM yang memiliki tenaga profesional sebagai petugas lapangan.

Puskesmas selama ini telah memiliki banyak kader kesehatan di wilayah kerjanya namun belum memiliki kader yang khusus menangani HIV/AIDS sehingga untuk mempercepat terciptanya kelompok masyarakat yang mampu menolong dirinya sendiri maka dibutuhkan seorang organizer yang dapat memunculkan kader-kader dalam kelompok tersebut di wilayah kerja Puskesmas. Setelah mengikuti pelatihan dan workshop, pada bulan Juni 2006 Puskesmas dan Organizer telah siap melaksanakan tugasnya.

Hal yang di luar dugaan adalah ternyata tedapat masalah administrasi yang harus dilalui dalam melaksanakan program HR di 30 Puskesmas baru ini. Sebuah hal yang baru bagi IHPCP dan Pemerintah Jawa Barat membuat Kesepakatan Kerjasama bahwa harus ada dokumen-dokumen pendukung yang perlu dipenuhi.

Pertama, Rencana Program Strategis Penanggulangan Tahun 2004 – 2008 yang telah disusun ternyata belum memiliki Surat Instruksi Gubernur sebagai dasar Lembaga Pemerintah dalam menyusun program. Maka Dinas Kesehatan yang akan melaksanakan perogram HR di 33 Puskesmas tidak memiliki payung hukum yang memadai. Dengan memakan waktu sekitar Dua Bulan akhirnya keluarlah Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006/Yansos tanggal 7 Agustus 2006 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Jawa Barat

Kedua, Instruksi ini ternyata tidak cukup untuk menandatangani Kontrak Kerjasama secara hukum tetap dibutuhkan Surat Kuasa Gubernur kepada Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat. Proses pembuatan Surat Kuasa membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan. Setelah Surat Kuasa dibuat pada tanggal 18 Oktober 2006 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menandatangani Kontrak Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan IHPCP Kemitraan Australia Indonesia.

Ketiga, Kontrak Kerjasama yang telah disusun oleh Pemerintah Jawa Barat mencakup hal-hal yang umum sedangkan hal-hal yang detail perlu disusun bersama Petunjuk Pelaksanaannya sebagai bagian yang utuh dari Kontrak Kerjasama yang telah ditandatangani bersama. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kontrak Kerjasama bukan hal yang mudah pula, IHPCP sebagai salah satu lambaga bantuan Australia memiliki aturan dan sistem yang berbeda dengan sistem Pemerintahan Jawa Barat. Ada proses negosiasi yang cukup alot proses penyusunan Petunjuk Pelaksanaanada antara kedua belah pihak agar terjadi kesepakatan. Proses negosiasi yang memakan kurang lebih 3 minggu akhirnya menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak.

Proses panjang yang harus dilalui berdampak pada rencana yang telah disusun sebelumnya. Semula IHPCP akan mendanai program di 30 Puskesmas baru di 15 Kabupaten/Kota selama 12 bulan menjadi 9 bulan karena secara hukum Kesepakatan Kerjasama berlaku pada saat kedua belah pihak menandatangani kontrak.

Permasalahan terjadi karena Organizer dan Puskesmas telah bekerja sejak bulan Juni 2006. Melalui proses negosiasi akhirnya pihak IHPCP mengeluarkan kebijakan untuk membayar gaji Organizer mulai Juni – September 2006 (empat bulan) berdasarkan laporan kegiatan tiap 30 Puskesmas. Biaya-biaya transport, ATK, dan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas juga akan digantikan dalam periode empat bulan tersebut.

Kebijakan tersebut tidak dapat memuaskan semua pihak terutama staff puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang tidak bisa dibayarkan IHPCP dalam periode Juni – September 2006 namun karena mereka Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaian besar dari mereka mau menerima kebijakan tersebut sebagai sebuah kontribusi kepada Pemerintah Jawa Barat dalam mendukung Rencana Aksi yang telah disusun oleh KPAP Jawa Barat.

Tantangan yang cukup berat karena proses administrasi yang cukup panjang adalah kerja Organizer harus lebih keras lagi dalam membentuk kelompok yang mampu menolong dirinya sendiri. Sebenarnya waktu 1 tahun merupakan waktu yang singkat dalam mendorong keterlibatan masyarakat untuk menanggulangi HIV/AIDS apalagi 9 bulan. Belum lagi pangalaman Organizer yang beragam. Tidak semua Organizer punya pengalaman dalam mengorganisasi masyarakat maka dari itu monitoring dan supervisi dari Dinas Kesehatan dan IHPCP harus lebih sering dilakukan.

Arry Lesmana Putra
Provincial Coordinator
Indonesia HIV/AIDS Prevention and Care Project
Kemitraan Asutralia Indonesia

Advertisements

Discussion

2 thoughts on “Arry Lesmana – HCPI Jabar

  1. pak Arry apakah AusAID merupakan sebuah organisasi??? dan apakah IHPCP itu?? saya kurang mendapatkan data yang jelas tentang AusAID dan IHPCP…
    trim….

    Posted by Muhidin (UNIKOM) | November 11, 2008, 2:35 pm
  2. Kenapa IHPCP tidak memperluas program di kabupaten yang mana isu AIDS pada penasun cukup banyak seperti Karawang. Akhir tahun ini pasien saya meningkat hingga 56 % remaja pengguna napza suntik.

    Posted by Dr.Toni | December 13, 2008, 5:33 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: